Prabowo Belum juga Deklarasi Capres, Ini Analisis Peneliti LIPI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menduga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih ragu untuk maju sebagai calon presiden 2019 karena situasi politik saat ini yang tidak sama lagi dengan tahun 2014. Menurut Siti, saat ini terjadi polarisasi politik yang cukup tajam di masyarakat.

    "Tahun 2014 itu suasananya semangat, sehinga Gerindra langsung deklarasi (Probowo), beda dengan yang sekarang," kata Siti Zuhro saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 April 2018.

    Baca: Soal Capres, Prabowo: Deklarasi Itu kalau Sudah Ada Tiket...

    Prabowo yang sebelumnya disebut-sebut bakal menjadi penantang Joko Widodo di Pilpres 2019, hingga kini belum juga mendeklarasikan pencalonannya. Semula Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres pada 11 April 2018, tetapi dipastikan rencana itu batal. Prabowo menyatakan ingin memastikan persyaratan pencalonannya sebagai presiden terpenuhi. "Deklarasi itu kalau sudah ada tiket, ini kan belum ada tiket, dan belum tentu, situasi masih bisa berkembang," kata Prabowo, Kamis, 5 April 2018.

    Menurut Siti Zuhro, sejak Jokowi menjadi presiden, sikap politik masyarakat berubah. Apalagi, setelah itu, terjadi sejumlah peristiwa selama pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dia menyebutkan, peristiwa Aksi Bela Islam 212, penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan yang lain. "Politik di masyarakat menjadi tidak mudah diprediksi, masyarakat moody secara politik," katanya.

    Baca: Usung Prabowo, Gerindra Tidak Takut Lawan Jokowi di Pilpres 2019

    Karena kondisi tersebut, menurut Siti, Gerindra harus tangkas dan cermat dalam memperhitungkan aspirasi masyarakat ketika akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.