Kasus Sukmawati, Din Syamsuddin: Memaafkan Adalah Akhlak Islam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Din Syamsuddin : Muktamar Hasilkan Pemimpin BerkualitasK

    Din Syamsuddin : Muktamar Hasilkan Pemimpin BerkualitasK

    TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin meminta kaum muslim memaafkan Sukmawati Soekarnoputri terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang diduga melecehkan Islam. Din yakin umat Islam mau memaafkan putri Presiden Soekarno itu.

    "Saya yakin umat Islam akan memaafkannya karena itu adalah akhlak Islam," kata Din di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

    Din bercerita Sukmawati telah menemuinya, Selasa sore, 3 April 2018, dan menyampaikan tidak ada niatan untuk menghina Islam. Kepadanya, Sukmawati juga mengakui memiliki pengetahuan agama yang minim.

    Baca juga: PA 212 Bandingkan Kasus Sukmawati Soekarnoputri dengan Ahok

    Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini menjelaskan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. "Karena ibu Sukmawati sudah memohon maaf dan menyadari kekeliruan karena ketidakpahamannya tentang hakikat seperti azan, maka akhlak Islam untuk kita memaafkannya,"

    Menurut dia memaafkan orang lain yang membuat kesalahan adalah salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

    Terkait puisi Ibu Indonesia itu, Din menilai ada bait yang berpotensi menyinggung umat Islam. Salah satunya adalah saat Sukmawati membandingkan suara azan dengan kidung tradisional.

    "Ini menimbulkan masalah dan ternyata beliau agak tersentak. Kesimpulan saya, dia agak kaget karena ibu Sukmawati tidak berniat sama sekali untuk melecehkan atau menghina umat islam," tuturnya.

    Baca juga: Guruh Nilai Puisi Sukmawati Soekarnoputri Tak Menyinggung SARA

    Akibat puisi itu, Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan terhadap agama Islam. Ia dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh pengacara Denny Andrian Kusdayat. Selain itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur turut melaporkannya ke Kepolisian Daerah Jawa Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.