KPU: Logo Partai Baru Tak Bisa Masuk Surat Suara Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi surat suara pemilihan presiden 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Ilustrasi surat suara pemilihan presiden 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan logo partai politik baru tidak bisa dimasukan ke dalam surat suara pada pemilihan calon presiden atau Pilpres 2019. Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan aturan logo partai baru tidak bisa masuk ke surat suara Pilpres sesuai Undang-undang Pemilu.

    "Hanya partai pengusung yang telah mempunyai suara yang dimasukkan ke dalam surat suara Pilpres," kata Ilham disela uji publik Peraturan KPU pencalonan presiden dan wakil presiden di gedung KPU, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

    Baca juga: Gerindra Gelar Rakernas Persiapan Advokasi untuk Pilpres 2019

    Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di pasal 222 mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan
    Parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2O persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Dengan mengacu aturan tersebut, artinya partai baru belum bisa dimasukkan dukungannya melalui logo di dalam surat suara. Aturan tersebut juga dimasukan ke dalam PKPU terkait logistik pemilu yang belum disahkan. "Kami mengacu UU. Partai baru kan belum punya suara. Jadi belum bisa dimasukkan dalam surat suara," ujarnya.

    Baca juga:Empat Partai Baru di Pemilu 2019 dan Kekuatan Pendirinya

    Namun, jika kampanye boleh saja dengan masuk di partai pendukung. KPU, kata dia, tidak bisa mengakomodir permintaan partai baru agar logo mereka bisa terpampang dalam surat suara Pilpres 2019. "Itu konstitusi. Saya kira kalau dibawa (digugat) ke Mahkamah Konstitusi juga bakal ditolak," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.