Tjahjo Kumolo Siapkan Aturan Pembuatan KTP Maksimal 1 Jam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai lamanya layanan administrasi kependudukan akan langsung dirancang hari ini. "Dalam minggu ini, saya akan segera mengeluarkan Permendagri lama pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) maksimum satu jam," ujarnya. Namun waktu pembuatan bisa lebih lama jika di daerah ada gangguan komputer atau masalah listrik padam.

    Dia menuturkan, untuk mengurus KTP saja, normalnya hanya butuh waktu 10 menit jika tak ada kendala, seperti listrik padam atau sistem yang error. Selama ini, waktu layanan molor hingga berhari-hari karena birokrasi. Tjahjo pun memperingatkan para pemimpin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk bekerja cepat jika tak ingin surat tugasnya dicabut.

    Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP Sudah Teratasi

    Tjahjo juga meminta pemerintah daerah segera mengambil inisiatif jika blanko administrasi kependudukan habis. Menurut dia, saat ini ada sekitar 1,5 juta blanko KTP elektronik (e-KTP) di gudang Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Tjahjo Kumolo melaporkan perekaman e-KTP hingga hari ini sudah mencapai 974 persen. Sisanya masih belum terdata lantaran hambatan administrasi di Dukcapil dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk proaktif merekam e-KTP.

    Sebelumnya, Jokowi meminta percepatan layanan administrasi kependudukan. Masyarakat tak boleh lagi menunggu lama untuk mengurus surat-surat, seperti KTP dan kartu keluarga.

    Jokowi menilai perlu ada Permendagri untuk membatasi lamanya waktu pelayanan. "Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktu selesainya, berapa hari. Syukur bisa berapa jam," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

    Baca juga: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing

    Khusus untuk pembuatan e-KTP, Jokowi ingin Kementerian Dalam Negeri menjemput bola. Pemerintah perlu mendatangi penduduk yang belum terdata, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau karena kendala geografis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.