Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tjahjo Kumolo Siapkan Aturan Pembuatan KTP Maksimal 1 Jam

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai lamanya layanan administrasi kependudukan akan langsung dirancang hari ini. "Dalam minggu ini, saya akan segera mengeluarkan Permendagri lama pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) maksimum satu jam," ujarnya. Namun waktu pembuatan bisa lebih lama jika di daerah ada gangguan komputer atau masalah listrik padam.

Dia menuturkan, untuk mengurus KTP saja, normalnya hanya butuh waktu 10 menit jika tak ada kendala, seperti listrik padam atau sistem yang error. Selama ini, waktu layanan molor hingga berhari-hari karena birokrasi. Tjahjo pun memperingatkan para pemimpin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk bekerja cepat jika tak ingin surat tugasnya dicabut.

Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP Sudah Teratasi

Tjahjo juga meminta pemerintah daerah segera mengambil inisiatif jika blanko administrasi kependudukan habis. Menurut dia, saat ini ada sekitar 1,5 juta blanko KTP elektronik (e-KTP) di gudang Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Tjahjo Kumolo melaporkan perekaman e-KTP hingga hari ini sudah mencapai 974 persen. Sisanya masih belum terdata lantaran hambatan administrasi di Dukcapil dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk proaktif merekam e-KTP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Jokowi meminta percepatan layanan administrasi kependudukan. Masyarakat tak boleh lagi menunggu lama untuk mengurus surat-surat, seperti KTP dan kartu keluarga.

Jokowi menilai perlu ada Permendagri untuk membatasi lamanya waktu pelayanan. "Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktu selesainya, berapa hari. Syukur bisa berapa jam," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

Baca juga: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing

Khusus untuk pembuatan e-KTP, Jokowi ingin Kementerian Dalam Negeri menjemput bola. Pemerintah perlu mendatangi penduduk yang belum terdata, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau karena kendala geografis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

3 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

5 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi