Sukmawati Dilaporkan ke Polisi, Setara Singgung Kasus Ahok

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sukmawati Soekarnoputri. TEMPO/Imam Sukamto

    Sukmawati Soekarnoputri. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai kasus puisi Sukmawati Soekarnoputri perlu menjadi momentum untuk mereformasi hukum tentang pasal penodaan agama di Indonesia.

    Menurut dia, rumusan delik penodaan agama yang tidak jelas, rawan digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. “Jadi perlu ada batasan jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan berekspresi,” kata dia dalam keterangan pers pada Rabu, 4 April 2018.

    Baca: Pelaporan Sukmawati Soekarnoputri Sarat Kepentingan Politik

    Hendardi menyampaikan usul tersebut untuk menanggapi ihwal pelaporan Sukmawati atas puisi yang dia bacakan pada acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week pada Kamis, 29 Maret 2018. Gara-gara puisi bertajuk Ibu Indonesia tersebut, Sukmawati dilaporkan ke polisi karena dianggap melecehkan agama Islam.

    Menurut Hendardi, kasus yang menimpa Sukmawati mirip dengan yang pernah menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dipenjara dua tahun karena pidatonya yang menyinggung surat Al Maidah dianggap menista agama Islam.

    Baca: Ramai-ramai Melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Polisi

    Sama dengan Ahok, menurut Hendardi, tempat Sukmawati membacakan puisi itu seharusnya dapat dijadikan argumen bahwa puisi yang dia bacakan tidak bermaksud menista agama. Puisi itu, kata dia, adalah bentuk kebebasan ekspresi dan berpendapat.

    Secara substansi, kata Hendardi, puisi Sukmawati juga tidak mengandung isu SARA. Puisi Sukmawati merupakan ekspresi seni yang terinspirasi dari keadaan sekitar. “Karena kondisi faktualnya memang ada,” kata dia.

    Menurut Hendardi, puisi itu menjadi bermasalah justru karena rumusan delik penodaan agama yang tidak jelas. Hal itu membuat pihak yang tidak sependapat bisa dengan seenaknya menggunakan dalil penodaan agama untuk memidanakan Sukmawati Soekarnoputri. Ditambah situasi politik jelang pemilihan umum, membuat kasus pelaporan Sukmawati semakin sarat politisasi. “Karena itu perlu ada batasan yang jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan berekspresi,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.