TEMPO.CO, Jakarta - - Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Rachmat Syafe'i mengkritik banyaknya amanat undang-undang yang tidak dikerjakan pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Syafei'i mencontohkan masih marak kekerasan terhadap anak.
"Di Bandung ada masalah kekerasan anak. Itu UU (undang-undangnya) sudah ada, tapi kenapa tidak jalan," katanya seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2018.
Selain itu, ia mencontohkan tidak adanya rumah aman untuk para korban kekerasan. "Jadi banyak UU itu tidak jalan ke tingkat Kabupaten/Kota. Nah, bagaimana caranya," ujarnya.
BACA: Undang Ulama Jawa Barat, Jokowi Bahas Hoax hingga Ekonomi Umat
Menurut Syafe'i, Presiden Jokowi mencatat keluhannya itu. Bahkan Presiden, kata Syafe'i berterima kasih lantaran sudah diingatkan. "Jadi kami bukannya mau menjelek-jelekkan. Memang kondisi dan keadannya seperti itu," tuturnya.
Ia menilai pada umumnya kebijakan-kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang tepat. Namun masih ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi.
"Kalau masyarakat Jawa Barat, menurut penglihatan kami, tingkat kepuasannya (kepada pemerintah) sudah ada walaupun perlu ada kritik dalam kebijakannya," ucapnya.
Syafe'i bersama sekitar 100 orang ulama perwakilan Jawa Barat hari ini datang ke Istana Negara memenuhi undangan dari Jokowi. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan dirinya berdiskusi soal maraknya berita bohong hingga penguatan ekonomi umat. "Ya yang berkaitan dengan keumatan, pondok pesantren, ekonomi umat, bank wakaf mikro," ujarnya.
Jokowi berujar yang paling penting dari pertemuan ini adalah membangun sinergi antara ulama dan pemerintah. " Apabila ulama dan umara ini berjalan beriringan, isnya Allah negara ini aman tenteram," ucapnya.
AHMAD FAIZ