Pakar Hukum Tata Negara: Capres Harus WNI Sejak Lahir

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Refly Harun. TEMPO/Imam Sukamto

    Refly Harun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 memang menyatakan bahwa seorang calon presiden adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara lain dengan kehendaknya sendiri.

    "Itu UUD 1945 Pasal 6. Pokoknya prinsipnya harus menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara lain dengan kehendaknya sendiri," kata Refly kepada Tempo, Senin, 2 April 2018.

    Baca: Yang Bikin Ahok Mustahil Jadi Calon Presiden Menurut Yusril Ihza

    Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mustahil diajukan sebagai calon presiden Indonesia. “Kalau Ahok pasti tidak bisa,” kata pakar hukum tata negara itu saat berbicara mengenai syarat presiden Indonesia saat Kongres Umat Islam 2018 di Medan, Sumatera Utara, Jumat, 30 Maret 2018.

    Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhalang status kewarganegaraannya saat lahir. Yusril mengaku mengenal baik Ahok karena berasal dari satu daerah. Orang tua Ahok, Tjoeng Kiem Nam, memilih menjadi warga negara Tiongkok pada msa penentuan warga negara pada 1962. Otomatis, kata Yusril, Ahok yang lahir pada 1966, juga berstatus warga negara Tiongkok.

    Baca: Yusril Sebut Ahok Mustahil Jadi Capres, Ini Tanggapan Fifi Lety

    Namun, Refly enggan berkomentar soal pernyataan Yusril ihwal Ahok yang mustahil diajukan sebagai calon presiden karena terhalang status kewarganegaraannya. "Saya enggak mau berpolemik soal status Ahok ini. Saya enggak tahu faktanya," kata dia.

    Sementara itu, Fifi Lety Indra yang juga adik Ahok tertawa ketika dimintai komentar oleh Tempo soal pernyataan Yusril. Fifi yang dihubungi Tempo sedang merayakan hari raya Paskah bersama keluarga memilih enggan mengomentari pernyataan Yusril. Ia mempersilahkan semua pihak membaca Undang-undang WNI Tahun 2006. "Silakan baca Undang-Undang" kata Fifi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.