Ketua MK Baru Dilantik di Tahun Pemilu, JK: Akan Banyak Pekerjaan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi selamat kepada Ketua MK Anwar Usman seusai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/Topan Rengganis

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi selamat kepada Ketua MK Anwar Usman seusai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/Topan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Anwar Usman, yang baru terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020, akan mempunyai pekerjaan yang sangat banyak karena dia terpilih pada tahun politik, yaitu pemilu dan pilkada.

    "Pertama, kalau dalam pemilu pilkada, kan kalau ada yang keberatan diselesaikan di MK. Tentu akan sangat banyak pekerjaannya," katanya setelah menghadiri pelantikan Anwar di gedung MK pada Senin, 2 April 2018.

    Baca: Dilantik Menjadi Ketua MK, Anwar Usman: Innalillahi

    Meski begitu, Kalla berpendapat masalah tersebut akan bisa diatasi jika Anwar bekerja dengan baik. Ia pun berpesan agar hakim MK mesti menjaga undang-undang sesuai dengan konstitusi.

    Selain itu, Kalla menuturkan hakim MK memerlukan keahlian dan hubungan yang baik serta pengetahuan yang cukup dalam menjalani tugasnya. "Saya yakin, karena terpilih dengan baik, itu bisa dilakukan," ujarnya.

    Baca: Anwar Usman Jadi Ketua MK, Begini Harapan Zulkifli Hasan

    Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015, Hamdan Zoelva, mengatakan melihat figur Anwar sebagai pribadi yang berintegritas, tawadu, dan tulus dalam melaksanakan tugas. "Itu saya kira modal yang utama," ucapnya.

    Hamdan menilai Anwar bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Sebelumnya, kepercayaan publik terhadap MK dinilai menurun setelah ada kasus pelanggaran etik Ketua MK sebelumnya, Arief Hidayat.

    Terkait dengan masalah etik Arief, menurut Hamdan, sudah selesai. Apalagi MK saat ini sudah mengambil keputusan yang bijak bahwa Arief tidak ikut dalam pemilihan. "Itu memang wisdom (kebijaksanaan) mereka," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.