KPU Akan Bahas Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg dengan DPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman berlari bersama para peserta lainnya dalam lomba lari Democracy Run saat car free day di Jakarta, 18 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermasyah

    Ketua KPU Arief Budiman berlari bersama para peserta lainnya dalam lomba lari Democracy Run saat car free day di Jakarta, 18 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermasyah

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum atau KPU segera mengkonsultasikan rencana larangan eks narapidana kasus korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif dalam Pemilu 2019. Hari ini, rencananya mereka melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Kami usulkan empat topik dalam RDP, yaitu kampanye, dana kampanye, pencalonan legislatif, dan pencalonan pilpres. Itu mudah-mudahan ikut dibahas juga," ujar Ketua KPU Arief Budiman di gedung KPU, Jakarta, Senin, 2 April 2018.

    Baca juga: Eks Pimpinan KPU: Larangan Mantan Napi Korupsi Dijalankan, Keren

    KPU, kata Arief, memang tengah menyusun Peraturan KPU, salah satunya soal pencalonan legislatif. Berkaca dari pencalonan kepala daerah dalam pilkada 2018, kalau ada beberapa calon kepala daerah yang terseret kasus korupsi, Arief menuturkan, ada hal yang bisa dilakukan KPU sebagai bagian dari pencegahan berulangnya kejadian serupa.

    Poin yang akan ditambahkan, ujar dia, antara lain adanya kewajiban bagi calon anggota legislatif, yakni calon anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota, hingga DPD untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). "Kalau selama ini kan hanya pilkada," ujar dia.

    Selain itu, KPU bakal memasukkan klausul mantan narapidana korupsi tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri.

    "Kita akan minta hal itu supaya nanti semua bisa mawas diri mencalonkan maupun dicalonkan," ujar dia. "Jadi semua berhati-hati dan tidak terulang lagi."

    Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra menuturkan wacana larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilu legislatif berasal dari usulan sejumlah pihak. Tujuannya agar masyarakat bisa memilih anggota parlemen yang bersih dan punya rekam jejak bagus.

    Baca juga: KPU Enggan Revisi Aturan Soal Peserta Pilkada yang Jadi Tersangka

    Jangan sampai, kata dia, masyarakat disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi. Apalagi, korupsinya sudah beberapa kali tertangkap. "Ini masih wacana dan kami akan mencoba kembali uji publik untuk PKPU pileg tahun depan," ujarnya.

    Menurut Ilham, sejauh ini eks narapidana kasus korupsi yang hukumannya lima tahun atau di atasnya memang masih boleh menjadi calon legislatif asal mengumumkan perbuatannya, seperti di media massa. Namun, pengumuman itu untuk konteks hukum di luar kasus narkoba dan kekerasan atau pelecehan terhadap anak.


  • KPU
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kecelakaan Tol Cipali Dipicu Bus yang Supirnya Diserang Penumpang

    Kecelakanan Tol Cipali melibatkan empat kendaraan beruntun di kilometer 150, Senin dinihari, 17 Juni 2019 dipicu serangan penumpang pada supir.