Perludem: Sistem Noken di Papua Masih Sarat Masalah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian

    Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian

    TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menemukan masih banyak permasalahan dalam pemilu yang menggunakan sistem noken di Papua. Sejauh ini, masih ada 13 kabupaten dari 29 kota/kabupaten di Papua, yang menggunakan sistem noken.

    "Prinsip pemilu jujur dan adil mesti tetap terjaga meski menggunakan sistem noken," kata Direktur Perludem Titi Anggraini dalam diskusi peluncuran buku Tambal Sulam Sistem Noken di D Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Maret 2018.

    Sejauh ini, Perludem menemukan masalah sistem noken terkait penentuan dan penjatahan perolehan suara bagi para pasangan calon yang dilakukan oleh kepala suku bersama warganya tidak direkam sebagai sebuah tahapan dalam keputusan KPU.

    Baca juga: Gunakan Sistem Noken, Pilkada 2018 di Papua dan Papua Barat Rawan

    Selain itu, dalam sistem noken, intervensi kepala suku cukup jauh dan pengaruhnya tidak sekedar pada proses pungut hitung. Bahkan, terdapat pemilih yang mencoblos langsung di TPS yang berlaku sistem noken.

    Ditambah, klaim-klaim suara dengan sistem noken di sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi banyak didasarkan tanpa bukti yang tidak terukur oleh penggugat maupun pihak terkait.

    "Jadi sulit mengukurnya jika terjadi sengketa. Apalagi sistem noken tidak tercatat secara administrasi," ujarnya. "Sebab, tidak akuntabel."

    Selain itu, terdapat suku-suku yang suaranya tidak terwakili karena dominasi suku tertentu. Untuk itu, diperlukannya langkah-langkah penguatan regulasi oleh KPU untuk meningkatkan kualitas pengaturan sistem noken untuk kepentingan pilkada maupun pemilu.

    Ia menuturkan KPU RI dianjurkan untuk mengambil alih pengaturan sistem noken dari Keputusan KPU Papua menjadi Peraturan KPU. Nantinya, KPU RI tetap menyerahkan pengaturannya kepada KPU Papua sebagai kekhususan daerah.

    Maka, KPU sangat disarankan meminta KPU Papua melakukan perbaikan atau revisi terhadap Keputusan KPU Papua No.01/Kpts/Papua Prov.030/2013. "KPU juga penting memberi asistensi dan pendampingan yang ketat kepada KPU Papua dalam merumuskan pengaturan sistem noken yang baik."

    Ia menambahkan para pengambil kebijakan perlu mengambil Iangkah-langkah regulatif untuk melakukan penguatan kapasitas Iembaga penyelenggara pemilu serta Iembaga penegak hukum, baik dari aspek netralitas maupun kuantitas personil keamanan.

    Menurut dia, persoalan netralitas dan kuantitas personil keamaan menjadi faktor krusial untuk mencegah terjadinya konflik horisontal. Selain itu perlu juga pelibatan kelembagaan lain yang memiliki daya intervensi kebudayaan seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), mengingat konflik di aras bawah cenderung terjadi dengan polarisasi kesukuan.

    "Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal diyakini Iebih efektif untuk mencegah atau mereduksi konflik horisontal," ujarnya.

    Baca juga: Uniknya Pilkada dengan Sistem Noken di Papua

    Anggota KPU Ilham Saputra menuturkan persoalan pemilu di Papua, memang sangat kompleks. Bahkan, permasalahannya bukan hanya pada sistem noken yang ada di sejumlah wilayah yang berada di kawasa pegunungan Papua. "Bahkan, penyelenggaranya juga."

    Namun, kata Ilham, pemilu tahun ini diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari konflik yang semakin sedikit berkat edukasi yang diberikan kepada warga Papua.

    "Pemilu tahun 2013 banyak yang meninggal di wilayah Puncak. Tapi, pemilu tahun kemarin gejolak hanya sehari saja. Setelah itu cooling down lagi," ujarnya.

    Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amirrudin Al Rahab menuturkan masalah pemilu dengan sistem noken memang pasti akan ada sebelum pencatatan administrasinya belum bisa dibuat oleh KPU. Sistem noken belum bisa diganti selama infrastruktur pemilunya belum diperbaiki.

    "Sebab keadaan di Jawa dan Papua berbeda. Jika cara noken tidak sesuai, lalu bagaimana memastikan agar hak warga Papua di pegunungan tengah bisa dipenuhi," ujarnya. "Mesti ada infrastruktur pemilunya yang memadai untuk mengubah sistem noken ke sistem nasional."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.