Pengamat: Keamanan Presiden Perlu Dijaga Selama Cuti Kampanye

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pemilihan umum, Sunanto, berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap perlu menggunakan beberapa fasilitas keamanan jika aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai cuti kampanye bagi calon presiden inkumben diberlakukan.

    "Yang paling memungkinkan membatasinya adalah membatasi penggunaan fasilitas," kata Sunanto kepada Tempo melalui telepon, Jumat, 30 Maret 2018. Ia menilai tidak perlu membatasi fasilitas seperti ajudan karena berkenaan dengan individu sebagai presiden.

    Baca: KPU: Presiden Jokowi Wajib Ambil Cuti Kampanye di Pilpres 2019

    KPU akan mengeluarkan aturan agar presiden yang kembali mengikuti pencalonan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 tidak menggunakan fasilitas jabatannya. Namun Presiden akan tetap mendapatkan fasilitas pengamanan saat berkampanye. Sunanto menganggap pengamanan penting diperhatikan.

    Identitas sebagai presiden tetap melekat, meski sedang cuti dan berkampanye. "Cuti itu wajib, sedangkan berkampanye adalah hak," kata Sunanto di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Maret 2018.

    Sunanto, yang juga Koordinator Nasional Lembaga Pemantau Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), setuju dengan aturan yang akan dikeluarkan KPU. "Memang perlu ada pembatasan penggunaan fasilitas, tapi tetap menjaga porsi keamanan sebagai presiden."

    Baca: Wagub Jadi Plt Gubernur selama Ganjar Cuti Kampanye...

    Pembatasan ini dinilai perlu agar kompetisi adil bagi semua peserta Pemilu 2019. Selain itu, pembatasan diperlukan untuk menjaga netralitas.

    Aturan ini akan dibawa KPU pada Senin atau Selasa, 2 atau 3 April 2018, ke DPR. KPU akan mengkonsultasikan empat aturan, yakni mengenai kampanye, dana kampanye, pencalonan, dan logistik Pemilu 2019.

    FADIYAH

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.