Polri Jelaskan Alasan Perwira Tak Mau Dipindahkan ke Daerah

Asisten Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat ditemui di ruangannya, Jakarta Selatan, 29 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto mengungkapkan alasan perwira polri yang menolak untuk ditempatkan ke daerah. Salah satu alasannya adalah polisi tersebut sudah memiliki keluarga dan telah menetap lama di kota.

"Anggota senior sudah berkeluarga. Kalau dimutasi ke luar daerah, berat dia," kata Arief saat ditemui di Mabes Polri pada Kamis, 29 Maret 2018.

Baca: Saran untuk Perwira Polri Menganggur: Suruh Mereka Memilih

Atas alasan tidak bisa meninggalkan keluarga, menurut Arief, anggota polisi biasanya lebih memilih nonjob atau ditempatkan di jabatan fungsional. Ia mengaku memahami hal tersebut dan memikirkan dampak kesejahteraan keluarga polisi itu jika sampai kepala keluarga dimutasi ke daerah lain.

Selain itu, jika anggota polisi yang dimutasi adalah wanita, biasanya akan dipertimbangkan lokasi dinas pasangannya.

Penjelasan Arief ini untuk menjawab adanya 414 anggota kepolisian di level perwira yang tak punya jabatan hingga Desember 2018. Mereka ternyata tak hanya berpangkat Komisaris Besar tetapi juga perwira pertama seperti Inspektur Dua, Inspektur Satu, Ajun Komisaris Polisi hingga perwira menengah seperti Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi hingga Komisaris Besar.

Tidak semua dari 414 orang itu berada dalam jabatan fungsional. Mereka umumnya ada yang sakit, baru kembali dari penugasan luar polri, baru kembali sekolah seperti yang terjadi pada perwira menengah atau yang mengajukan Masa Persiapan Pensiun. Beberapa ada yang dibebas tugaskan karena kasus. 

Kecuali ada yang sakit, perwira yang terkena kasus dan menjalani masa MPP tidak bisa disebut menganggur.   Perwira yang mengajukan MPP berhak tidak bekerja selama enam bulan hingga satu tahun. 

 Adapun yang dimaksud menganggur, anggota polisi itu ditempat sebagai pejabat fungsional, seperti misalnya analisis kebijakan (anjak), penyidik utama, ahli dokter muda, dan dokter madya. Salah satu alasan mereka ada di jabatan fungsional karena tidak mau dipindahkan ke daerah.

Baca: Kata Kapolri Tito Karnavian Soal 414 Perwira Polri Menganggur

Menurut Arief, jika polisi tersebut masih muda dan belum berkeluarga, maka pemindahan ke daerah akan lebih mudah dilakukan. Terlebih, mereka sudah menandatangani surat kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia saat mendaftar menjadi polisi.

Salah satu perwira, Ajun Komisaris Vandy Setiawan mengaku siap. "Kami akan setia pada keputusan dari pimpinan. Ditempatkan di mana pun, kami bersedia," kata dia saat ditemui usai yudisium di Aula Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

Vandy baru saja lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan mendapat gelar lulusan terbaik. Rencananya, lulusan terbaik akan ditempatkan di Papua untuk membantu dan membangun kepolisian di sana.

Baca: Banyak Perwira Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri






Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

15 jam lalu

Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

Baim Wong mengungkapkan bahwa penipuan tersebut terjadi saat sebuah kegiatan bagi-bagi hadiah atau giveaway mengatasnamakan dirinya.


Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

17 jam lalu

Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

ISESS meminta Polri fokus pada surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dikeluarkan oleh Propam dalam mengungkap kasus Ismail Bolong


IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

21 jam lalu

IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

IPW mempertanyakan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus dugaan tambang ilegal yang diungkap Ismail Bolong


Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

2 hari lalu

Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

Polda Sulsel memberikan penjelasan soal video anggota Polres Tana Toraja yang meminta Kapolri menindak tegas dugaan praktik KKN di institusi Polri.


WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

2 hari lalu

WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

Integrasi data Polri dan Imigrasi dapat mencegah WNA yang kena tilang elektronik tapi mangkir dari kewajiban membayar denda.


Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

3 hari lalu

Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

Asops Kapolri, Irjen. Agung Setya Imam Effendi mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penilaian resiko untuk kelanjutan liga Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

3 hari lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.


Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

3 hari lalu

Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Laksamana Yudo Margono menjamin hubungan TNI-Polri bakal tetap solid jika dirinya terpilih menjadi Panglima TNI.


Polri Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Perusahaan Tambang Ilegal

3 hari lalu

Polri Ungkap Peran Anak dan Istri Ismail Bolong di Perusahaan Tambang Ilegal

Bareskrim Polri telah memeriksa istri dan anak Ismail Bolong ihwal kasus dugaan tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur.


Ferdy Sambo Harap Instansi Lain Tangani Kasus Ismail Bolong, Pengamat: Masuk Akal

3 hari lalu

Ferdy Sambo Harap Instansi Lain Tangani Kasus Ismail Bolong, Pengamat: Masuk Akal

Bambang setuju dengan pernyataan Ferdy Sambo agar kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal diungkap Ismail Bolong segera ditindaklanjuti instansi lain