Polri Jelaskan Alasan Perwira Tak Mau Dipindahkan ke Daerah

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asisten Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat ditemui di ruangannya, Jakarta Selatan, 29 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Asisten Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat ditemui di ruangannya, Jakarta Selatan, 29 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto mengungkapkan alasan perwira polri yang menolak untuk ditempatkan ke daerah. Salah satu alasannya adalah polisi tersebut sudah memiliki keluarga dan telah menetap lama di kota.

    "Anggota senior sudah berkeluarga. Kalau dimutasi ke luar daerah, berat dia," kata Arief saat ditemui di Mabes Polri pada Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca: Saran untuk Perwira Polri Menganggur: Suruh Mereka Memilih

    Atas alasan tidak bisa meninggalkan keluarga, menurut Arief, anggota polisi biasanya lebih memilih nonjob atau ditempatkan di jabatan fungsional. Ia mengaku memahami hal tersebut dan memikirkan dampak kesejahteraan keluarga polisi itu jika sampai kepala keluarga dimutasi ke daerah lain.

    Selain itu, jika anggota polisi yang dimutasi adalah wanita, biasanya akan dipertimbangkan lokasi dinas pasangannya.

    Penjelasan Arief ini untuk menjawab adanya 414 anggota kepolisian di level perwira yang tak punya jabatan hingga Desember 2018. Mereka ternyata tak hanya berpangkat Komisaris Besar tetapi juga perwira pertama seperti Inspektur Dua, Inspektur Satu, Ajun Komisaris Polisi hingga perwira menengah seperti Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi hingga Komisaris Besar.

    Tidak semua dari 414 orang itu berada dalam jabatan fungsional. Mereka umumnya ada yang sakit, baru kembali dari penugasan luar polri, baru kembali sekolah seperti yang terjadi pada perwira menengah atau yang mengajukan Masa Persiapan Pensiun. Beberapa ada yang dibebas tugaskan karena kasus. 

    Kecuali ada yang sakit, perwira yang terkena kasus dan menjalani masa MPP tidak bisa disebut menganggur.   Perwira yang mengajukan MPP berhak tidak bekerja selama enam bulan hingga satu tahun. 

     Adapun yang dimaksud menganggur, anggota polisi itu ditempat sebagai pejabat fungsional, seperti misalnya analisis kebijakan (anjak), penyidik utama, ahli dokter muda, dan dokter madya. Salah satu alasan mereka ada di jabatan fungsional karena tidak mau dipindahkan ke daerah.

    Baca: Kata Kapolri Tito Karnavian Soal 414 Perwira Polri Menganggur

    Menurut Arief, jika polisi tersebut masih muda dan belum berkeluarga, maka pemindahan ke daerah akan lebih mudah dilakukan. Terlebih, mereka sudah menandatangani surat kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia saat mendaftar menjadi polisi.

    Salah satu perwira, Ajun Komisaris Vandy Setiawan mengaku siap. "Kami akan setia pada keputusan dari pimpinan. Ditempatkan di mana pun, kami bersedia," kata dia saat ditemui usai yudisium di Aula Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

    Vandy baru saja lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan mendapat gelar lulusan terbaik. Rencananya, lulusan terbaik akan ditempatkan di Papua untuk membantu dan membangun kepolisian di sana.

    Baca: Banyak Perwira Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.