Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Jelaskan Alasan Perwira Tak Mau Dipindahkan ke Daerah

image-gnews
Asisten Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat ditemui di ruangannya, Jakarta Selatan, 29 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Asisten Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat ditemui di ruangannya, Jakarta Selatan, 29 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto mengungkapkan alasan perwira polri yang menolak untuk ditempatkan ke daerah. Salah satu alasannya adalah polisi tersebut sudah memiliki keluarga dan telah menetap lama di kota.

"Anggota senior sudah berkeluarga. Kalau dimutasi ke luar daerah, berat dia," kata Arief saat ditemui di Mabes Polri pada Kamis, 29 Maret 2018.

Baca: Saran untuk Perwira Polri Menganggur: Suruh Mereka Memilih

Atas alasan tidak bisa meninggalkan keluarga, menurut Arief, anggota polisi biasanya lebih memilih nonjob atau ditempatkan di jabatan fungsional. Ia mengaku memahami hal tersebut dan memikirkan dampak kesejahteraan keluarga polisi itu jika sampai kepala keluarga dimutasi ke daerah lain.

Selain itu, jika anggota polisi yang dimutasi adalah wanita, biasanya akan dipertimbangkan lokasi dinas pasangannya.

Penjelasan Arief ini untuk menjawab adanya 414 anggota kepolisian di level perwira yang tak punya jabatan hingga Desember 2018. Mereka ternyata tak hanya berpangkat Komisaris Besar tetapi juga perwira pertama seperti Inspektur Dua, Inspektur Satu, Ajun Komisaris Polisi hingga perwira menengah seperti Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi hingga Komisaris Besar.

Tidak semua dari 414 orang itu berada dalam jabatan fungsional. Mereka umumnya ada yang sakit, baru kembali dari penugasan luar polri, baru kembali sekolah seperti yang terjadi pada perwira menengah atau yang mengajukan Masa Persiapan Pensiun. Beberapa ada yang dibebas tugaskan karena kasus. 

Kecuali ada yang sakit, perwira yang terkena kasus dan menjalani masa MPP tidak bisa disebut menganggur.   Perwira yang mengajukan MPP berhak tidak bekerja selama enam bulan hingga satu tahun. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Adapun yang dimaksud menganggur, anggota polisi itu ditempat sebagai pejabat fungsional, seperti misalnya analisis kebijakan (anjak), penyidik utama, ahli dokter muda, dan dokter madya. Salah satu alasan mereka ada di jabatan fungsional karena tidak mau dipindahkan ke daerah.

Baca: Kata Kapolri Tito Karnavian Soal 414 Perwira Polri Menganggur

Menurut Arief, jika polisi tersebut masih muda dan belum berkeluarga, maka pemindahan ke daerah akan lebih mudah dilakukan. Terlebih, mereka sudah menandatangani surat kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia saat mendaftar menjadi polisi.

Salah satu perwira, Ajun Komisaris Vandy Setiawan mengaku siap. "Kami akan setia pada keputusan dari pimpinan. Ditempatkan di mana pun, kami bersedia," kata dia saat ditemui usai yudisium di Aula Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

Vandy baru saja lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan mendapat gelar lulusan terbaik. Rencananya, lulusan terbaik akan ditempatkan di Papua untuk membantu dan membangun kepolisian di sana.

Baca: Banyak Perwira Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.