Temui JK, Jimly Asshidiqie Cerita Pilpres di Rusia

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH ketua panitia seleksi (pansel) saat sedang mengumumkan 28 nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 di gedung Komnas HAM, 4 Juli 2017. Selanjutnya akan digelar seleksi untuk memilih 14 orang. TEMPO/Yovita Amalia

    Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH ketua panitia seleksi (pansel) saat sedang mengumumkan 28 nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 di gedung Komnas HAM, 4 Juli 2017. Selanjutnya akan digelar seleksi untuk memilih 14 orang. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia melaporkan hasil pertemuan pengamat dalam pemilihan presiden Rusia di Moskow, Rusia.

    Jimly menghadiri pertemuan tersebut sebagai pengamat yang diundang oleh Parlemen Rusia sebagai penyelenggara acara tersebut.

    "Saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak Wakil Presiden bahwa konstitusi Rusia beda sama kita," ujar Jimly di Kantor Wakil Presiden pada Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca: MK Disarankan Cari Ketua seperti Mahfud MD atau Jimly Asshiddiqie

    Perbedaan itu terutama berkaitan dengan periode jabatan presiden. Konstitusi Rusia mengatur presiden bisa menjabat dalam dua periode berturut-turut tanpa menyatakan ada pembatasan boleh mencalonkan diri lagi atau tidak.

    Dampaknya, kata Jimly, Vladimir Putin kini sudah tiga kali menjabat sebagai presiden dan pada pemilihan 18 Maret 2018, ia terpilih kembali. Putin menjadi presiden pertama kali pada Maret 2000. Dia kembali menjabat pada periode 2004-2008.

    Putin pun terpilih sebagai perdana menteri pada 2008. Setelahnya dia kembali terpilih sebagai presiden pada 2012. Putin maju kembali pada pemilu 2018 dan terpilih lagi.

    Baca: Jimly Asshidiqie: Presiden Jokowi Bijak Tidak Meneken UU MD3

    Jimly menuturkan fenomena di Rusia sangat menarik. "Kelebihan demokrasi seperti di Rusia yaitu membuka ruang bebas maka calon independen banyak dan tidak tergantung kepada partai politik," kata dia.

    Kondisi ini, menurut dia, bisa menjadi solusi bagi kondisi politik di Indonesia. Dalam sistem pemilihan di Indonesia, calon presiden mesti diusung oleh partai politik sehingga tak ada calon independen yang maju. Padahal calon independen mungkin saja ikut bursa pemilihan jika ada undang-undang yang mengatur.

    Namun Jimly mengatakan, butuh komunikasi dengan partai politik dalam negeri untuk menerapkannya. "Karena bisa mengurangi kekuasaan partai politik," ujarnya.

    Jimly Asshidiqie menuturkan, Jusuf Kalla sangat antusias mendengar laporan tersebut. Pengalaman dari forum di Rusia menjadi pembelajaran baru untuk pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.