UIN Sunan Kalijaga Siapkan Aturan Baru Soal Cadar untuk Mahasiswi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogya. TEMPO/ Pribadi Wicaksono

    Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogya. TEMPO/ Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menyatakan saat ini masih mematangkan kebijakan baru bagi kampus terkait penggunaan cadar oleh mahasiswi.

    Sebelumnya kebijakan UIN Yogya terkait pendataan dan pembinaan mahasiswi bercadar yang diterbitkan melalui surat rektor pada 20 Februari 2018 sempat menuai polemik hingga akhirnya dicabut resmi pada 10 Maret 2018.

    Baca juga: Ini Langkah UIN Sunan Kalijaga setelah Cabut Ketentuan Cadar

    Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi menuturkan soal kebijakan pendataan dan pembinaan mahasiswi bercadar itu pasca dicabut masih tetap dibahas ulang untuk merumuskan kebijakan yang lebih pas.

    “Setelah dicabut, (ketentuan soal mahasiswi bercadar itu) masih dibahas ulang, kalau sudah selesai dibahas (format baru itu) diajukan ke senat universitas, disetujui atau tidak,” ujar Yudian di sela menghadiri acara Halaqoh Santri Nusantara bersama ribuan santri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu 28 Maret 2018.

    Yudian tak merinci pembahasan seperti apa yang dilakukan terkait pendataan dan pembinaan itu.

    Namun ia mencontohkan dalam pembahasan ada usulan misalnya mahasiswi tetap diperbolehkan memakai cadar di lingkungan kampus. Namun ketika ia melakukan kegiatan kampus yang membutuhkan proses proses administratif musti bersedia melepas cadar-nya.

    Baca juga: UIN Sunan Kalijaga Sesalkan Ketentuan Soal Cadar Dipelintir

    “Misalnya proses registrasi di perpustakaan atau kagiatan kampus lain yang membutuhkan penjaminan keaslian administrasi,” ujar Yudian.

    Yudian menuturkan pasca-polemik pendataan mahasiswi bercadar itu, sempat ada pertemuan dan pernyataan bersama dari forum pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se Indonesia yang diikuti olehnya.

    “Dari pernyataan bersama itu intinya, bahwa kampus memiliki hak untuk mengatur (segala aturan dan aktivitas di kampus),” ujarnya.

    Dalam pernyataan bersama itu, ujar Yudian, juga dinyatakan bahwa kampus menolak segala bentuk intervensi dari luar terkait kebijakan yang dibuat.

    Baca juga: Rektor UIN Disebutkan Mencabut Larangan Cadar di Kampus

    “Dari pertemuan itu masing-masing kampus diberi kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang dinilai perlu dilakukan,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.