TEMPO.CO, BOGOR -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebut amendemen terbatas UUD penting untuk dilakukan sehingga pembangunan lebih terarah dengan adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Usai melakukan sosialisasi empat pilar di Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah, Bogor, Rabu 28 Maret 2018, Zulkifli menuturkan dengan pemilihan kepala daerah langsung, masing-masing kepala daerah memiliki visi dan misi sendiri.
"Bupati punya visi misi, gubernur punya visi misi, presiden punya visi misi. Nanti kalau ganti, ganti lagi. Oleh karena itu kita perlu sepakati adanya haluan negara jadi yang disepakati itu amendemen terbatas," kata Zulkifli.
Pentingnya dilakukan amendemen, menurut Ketua Umum PAN itu, negara dalam lima puluh tahun atau seratus tahun ke depan memiliki pegangan dalam menjalankan pembangunan.
Ia mengusulkan nantinya haluan tidak mengatur secara mendetail, melainkan hanya garis besar untuk diikuti.
"Sehingga nanti bupati, gubernur mengacunya kepada itu yang sifatnya filosofis dan ideologis, tidak rinci dan tidak detail," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 jangan terburu-buru karena harus dipersiapkan dengan matang melalui proses, mekanisme transparan dan memberi ruang seluas-luasnya untuk seluruh elemen rakyat.
Menurut dia, amendemen sebaiknya berproses setelah berakhirnya tahun politik 2019, ketika pemerintah baru dan formasi baru DPR sudah terbentuk.
Hal yang disepakati MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa disebut sebagai inisiatif sehingga kesepakatan tentang amendemen UUD 1945 perlu diperluas dengan melibatkan institusi lain yang relevan.
Bambang mengatakan inisiatif itu pun harus disosialisasikan terlebih dahulu sehingga semua elemen rakyat harus mendapat informasi yang akurat.
