PPATK Telaah 1119 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin setelah melakukan rapat koordinasi di gedung KPK, Jakarta, 6 Maret 2018. Dalam rapat ini KPK dan PPATK akan meningkatkan kerjasama penindakan kasus tindak pidana pencucian uang dan mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai transaksi uang kartal untuk mencegah kejahatan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin setelah melakukan rapat koordinasi di gedung KPK, Jakarta, 6 Maret 2018. Dalam rapat ini KPK dan PPATK akan meningkatkan kerjasama penindakan kasus tindak pidana pencucian uang dan mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai transaksi uang kartal untuk mencegah kejahatan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan tengah menyoroti 1119 transaksi yang mencurigakan terkait Pilkada 2018. Kiagus mengatakan dari 1119, 53 adalah transaksi perbankan dan 1066 transaksi tunai.

    “Itu hanya di ujung periode 2017 hingga Februari 2018,” kata Kiagus di Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Maret 2018.  

    Kiagus mengatakan ada berbagai macam bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan misalnya pejabat negara yang mendapatkan uang masuk secara berulang-ulang. Selain itu ada dugaan upaya memecah transaksi.

    Simak: PPATK Curigai Transaksi Rp 747 Triliun dari 19 Orang 

    Upaya tersebut menurut Agus dilakukan agar transaksi keuangannya tidak masuk dalam kategori yang harus dilaporkan atau dicurigai PPATK.

    Kiagus enggan membeberkan siapa saja nama-nama peserta Pilkada yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan. Ia mengatakan informasi tersebut adalah data intelegen yang haram untuk dipublikasikan sebelum mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

    “Tidak mudah untuk menganalisis data tersebut. Kita harus menguji, mengadu data dengan data. Jangan sampai kita salah,” kata Kiagus.

    Kiagus mengatakan belum melaporkan 1119 transaksi mencurigakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Kiagus, PPATK belum memilah mana transaksi yang terkait pelanggaran Pilkada dan mana yang terkait tindak pidana korupsi.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.