TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK prihatin karena banyak pejabat dan calon pejabat yang terlibat masalah hukum akhir-akhir ini. Terutama pejabat di daerah, seperti bupati, wali kota, hingga gubernur.
JK mengingatkan kepada pejabat daerah perlu berkaca dari kejadian tersebut. Pemerintah daerah harus membentuk sistem yang lebih baik untuk menghindari kejadian serupa.
Baca: Disebut Masuk Tim Pejaringan Cawapres Jokowi, JK Tak Mau Komentar
"Bagaimana kita semua punya sistem terbuka dan transparan serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," kata dia dalam rapat kerja pemerintah mengenai percepatan kemudahan berusaha daerah di Jakarta International Expo (Ji-Expo) Kemayoran, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
JK juga menitipkan pesan khusus kepada para pemimpin DPRD yang turut hadir dalam acara tersebut. Dia berharap ada kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah.
Dia juga meminta agar lembaga legislatif tidak menekan pemerintah. Menurut JK, DPRD sudah dibekali hak dan keleluasaan yang telah banyak diatur Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi pemerintah. "Jadi tidak perlu ada tekanan DPRD kepada wali kota, gubernur, atau bupati yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari," ujarnya.
Baca: JK Imbau Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Hindari Rentenir
Sepanjang 2017 hingga Februari 2018, terdapat delapan kepala daerah yang hendak maju atau anggota keluarganya yang maju pemilihan kepala daerah serentak, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modus korupsinya beragam, dari memperdagangkan jabatan sampai menarik fee proyek daerah.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) paling banyak pada 2017 ini, yaitu 19 kali. Dari OTT itu, sebanyak 72 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang tertangkap adalah pejabat yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta.
