SETARA: Pernyataan Setya Novanto Bisa Menyulut Ketegangan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 14 Maret 2018. Dalam sidang, Setnov menyebutkan keterlibatan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 14 Maret 2018. Dalam sidang, Setnov menyebutkan keterlibatan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan pernyataan Setya Novanto yang menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung, dalam persidangan berpotensi menimbulkan ketegangan baru di antara partai politik. Ia menilai pernyataan Setya bisa menyesatkan.

    "Pernyataan Setya semestinya tak perlu ditanggapi berlebihan." Hendriadi memberi saran melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Maret 2018. Menurut dia, perkataan Setya bisa menjatuhkan marwah atau integritas pribadi seseorang, partai politik, atau pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kontestasi politik.

    Baca:
    Setya Novanto: Ada Uang E-KTP ke Puan ...
    Made Oka Bantah Pernyataan Setya Novanto ...

    "Ruang persidangan korupsi bisa menjadi sumber informasi palsu yang bisa menimbulkan kegaduhan baru," kata dia.

    Di persidangan Kamis pekan lalu, 22 Maret 2018, Setya Novanto, terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik, mengungkapkan adanya aliran dana yang diterima politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung. Setya mengaku mendapatkan informasi itu dari koleganya, Made Oka Masagung.

    Baca juga:
    Kasus E-KTP, Jokowi Persilakan KPK Proses Puan dan Pramono ...
    KPK Belum Selidiki Nama-nama yang Disebut Setya Novanto ...

    “Untuk Puan Maharani US$500 ribu dan Pramono Anung US$500 ribu,” kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Made membantah pernyataan Setya. Lewat kuasa hukumnya, Bambang Hartono, Made mempertegas ketidakbenaran pernyataan itu.

    Menurut Hendardi, perkataan Setya yang sudah dibantah tidak benar itu bisa dikategorikan kabar bohong (hoax). Oleh sebab itu, menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018, dia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum teruji kebenarannya. "Publik jangan mudah terbawa arus, apalagi menjelang Pemilu dan Pilpres 2019."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.