Wakil Ketua DPR: Penambahan Pimpinan MPR untuk Stabilitas Politik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai penambahan tiga orang pimpinan MPR bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, khususnya menjelang tahun politik di pilkada 2018 dan pilpres 2019.

    "Tujuannya menjaga stabilitas politik karena waktunya sudah sempit karena bulan Oktober 2018 sudah mulai kampanye," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 26 Maret 2018.

    Menurut Taufik, penambahan tersebut merupakan kompromi politik agar semua menjadi bagian dari jalannya demokrasi di Indonesia.

    Baca: PPP Tak Hadiri Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR

    Tiga pimpinan MPR baru dilantik hari ini dalam sidang paripurna. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dari PKB, Ahmad Basarah dari PDIP dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Penambahan pimpinan MPR ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (UU MD3).

    Taufik pun berharap penambahan tiga Wakil Ketua MPR dapat memperkuat koordinasi, tugas dan fungsi MPR kedepannya. "Tinggal harapan-harapan yang lain kan semuanya tinggal setahun, harapannya bisa lebih bagus dan kuat koordinasi terkait tugas dan fungsi MPR," ujarnya.

    Baca: MPR Abaikan Protes PPP soal Tambahan Kursi untuk PKB

    Sementara itu, terkait Fraksi PPP yang tidak menghadiri pelantikan tiga pimpinan MPR baru tersebut, Taufik menilai hal itu karena permasalahan redaksional yang ada dalam UU MD3. Menurut dia, semua pihak seharusnya menghormati apa yang sudah menjadi keputusan bersama yang diambil dalam Rapat Pleno MPR. "Hal itu sudah dijelaskan Pimpinan MPR, saat ini satu-satunya peluang adalah menunggu hasil uji materi UU MD3," kata dia.

    Fraksi PPP di MPR tak menghadiri sidang paripurna sebagai bentuk konsistensi yang menolak penambahan kursi pimpinan MPR dalam UU MD3. PPP sempat menyampaikan protes karena kursi pimpinan MPR diberikan kepada PKB yang memiliki perolehan kursi terbanyak keenam. Dalam pasal 427 UU MD3, kursi pimpinan diberikan kepada partai pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak pada urutan ke-1, ke-3, dan ke-6.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.