PSI Mengusulkan Pengubahan Nomenklatur 7 Kementerian Ini

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan perubahan nomenklatur kementerian untuk periode 2019-2024. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan usulan perubahan ini diharapkan bisa membuat pemerintah lebih efektif bekerja.

    Ia mencontohkan Kementerian Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Kementerian Olahraga. Sedangkan urusan kepemudaan digabung dengan Kementerian Usaha Kecil Menengah, Ekonomi Kreatif, Start Up, dan Pemuda.

    "Biar olahraga disendirikan aja. Karena olahraga punya dimensi sendiri, prestasi, dan sebagainya," katanya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 25 Maret 2018.

    Adapun urusan pemuda digabung dengan lingkup ekonomi, kata Grace, lantaran perkembangan ekonomi saat ini yang berbasis digital seperti start up menjadi fokus pemuda. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mendatang diperkirakan banyak disumbang oleh bisnis-bisnis digital.

    "Sekarang kita belum punya payung hukum yang jelas, yang mikirin dari mulai regulasi, pendanaan, mentoring dan market. Makanya kami usulkan," ucapnya.

    Namun, kata Grace, hal ini masih sebatas usulan. Ia menyerahkan sepenuhnya pada Presiden terpilih. Berikut adalah daftar perubahan nomenklatur kementerian usulan PSI:

    1. Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data
    2. Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda
    3. Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN
    4. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim
    5. Kementerian Sosial dan Mitigasi Bencana
    6. Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Bencana, dan Perlindungan Anak
    7. Kementerian Olahraga


  • PSI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.