Cegah Banjir, Pemerintah Jawa Barat Akan Perluas Tahura Djuanda

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengunjungi salah satu objek wisata populer Tebing Keraton  di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, Selasa, 13 Februari 2018.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengunjungi salah satu objek wisata populer Tebing Keraton di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, Selasa, 13 Februari 2018.

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan mendorong perluasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda sebagai salah satu solusi meminimalkan bencana ekologi, seperti banjir dan longsor di kawasan Bandung Raya.

    "Tersisa 10,53 hektare belum terbebaskan," kata Aher di Bandung pada Ahad, 25 maret 2018.

    Sejak 2010, kata Aher, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan tanah enclave (lahan pihak ketiga) dalam kawasan Tahura seluas 15,57 hektare. Sedangkan tanah di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura hingga 2017 telah dibebaskan sekitar 11,3 hektare.

    Baca: Banjir Bandang Cicaheum Akibat Rusaknya Kawasan Bandung Utara

    Banjir bandang melanda kawasan Cicaheum pada Selasa, 20 Maret 2018, sekitar pukul 16.30. Banjir yang membawa lumpur menyebabkan ruas jalan di Cicaheum, atau tepatnya 100 meter dari Terminal Cicaheum, lumpuh total. Penyebab banjir ini diperkirakan bukan hanya hujan, melainkan juga alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara (KBU).

    Menurut Aher, banjir bandang yang terjadi di Kota Bandung pada pekan lalu terjadi akibat run off aliran permukaan dari vegetasi kawasan Bukit Bintang hingga Manglayang kurang rapat. Sehingga, kata dia, perluasan area Tahura di kawasan tersebut dapat menyerap banyak air hujan.

    Baca: BMKG: Hujan Ekstrem Pemicu Banjir Bandang Cicaheum Bisa Berulang

    Kawasan ini pun direncanakan memiliki luas total 2.750 hektare yang membentang dari Dago sampai Jatinangor, sehingga tambahan lahan Tahura itu akan menjadi green belt. "Bisa dibayangkan kalau 2.750 hektare itu menjadi hutan, bisa menyerap 75 persen setiap hujan yang jatuh," kata Aher.

    Selain itu, Pemprov Jawa Barat mengimbau pemerintah kota dan kabupaten sebagai pemberi izin lapangan terus melakukan pengawasan kepada pengembang yang mendirikan bangunan atau tempat wisata. Contohnya, pemerintah dapat menginstruksikan membangun zero run off dengan membuat embung, sumur resapan, dan biopori. "Maka itu harus diawasi betul pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaannya," kata Aher.

    Ia mengatakan pemberian izin pembangunan di KBU juga harus lebih selektif karena kalau hitungannya daya dukung dan daya tampung, pembangunan di KBU semestinya sudah harus dihentikan.

    Baca: Kesaksian Warga Saat Banjir Bandang Cicaheum Terjadi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.