Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tak pernah membahas proyek kartu tanda penduduk elektronik selama bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum diangkat menjadi menteri, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP pada 2009-2014 dan anggota Komisi VI pada 2014.

    "Semua hal yang berkaitan dengan yang di DPR tentu saja ada (pembahasan), tapi saya enggak pernah ikut bicara tentang masalah e-KTP," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

    Baca: Puan Maharani Bantah Tudingan Setya Novanto Soal Duit E-KTP

    Putri Megawati Soekarnoputri itu menuturkan proyek e-KTP saat itu digagas sepenuhnya oleh pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara, kata dia, Fraksi PDIP ketika itu berada di luar pemerintah. "Waktu itu Fraksi PDIP sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah," ujarnya.

    Penjelasan Puan itu menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh Setya Novanto dalam sidang perkara korupsi e-KTP. Saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pada Kamis, 22 Maret 2018, Setya mengatakan Puan kecipratan uang proyek e-KTP.

    Menurut Setya, Puan menerima dana sebesar US$ 500 ribu. Selain Puan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga disebutnya menerima uang dengan jumlah yang sama. Novanto mengaku mendapat informasi tersebut dari pengusaha Made Oka Masagung, tersangka kasus yang sama, saat berkunjung ke rumahnya.

    Baca: Puan Maharani Kenal Made Oka, tapi Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP

    Puan membantah pernyataan Setya Novanto itu. "Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujarnya. Menurut dia, Setya seharusnya berbicara sesuai fakta. "Bukan katanya-katanya," kata dia.

    Dalam persidangan pada Rabu, 14 Maret 2018, Setya Novanto bertanya kepada Made Oka Masagung, apakah Made Oka ingat pernah menyerahkan uang kepada anggota Dewan. "Pak Made Oka dan Andi pernah ke rumah saya, akan menyerahkan uang kepada anggota Dewan, yakni dua orang yang sangat penting, apakah masih ingat, Pak?" ujar Setya Novanto.

    Namun Made Oka menyatakan tak mengetahui adanya pertemuan tersebut. "Enggak ingat. Saya tidak pernah kasih. Tidak ada," ujarnya.

    Puan tak membantah mengenal Made Oka. Puan mengaku mengenal baik keluar Made Oka, termasuk ayah, kakak, dan adiknya, lantaran orang tua mereka sahabat baik kakek Puan, Soekarno. Meski begitu, Puan menjelaskan hubungannya dengan Oka hanya sebatas kekeluargaan dan tidak pernah membahas soal e-KTP dengannya.

    Terkait tudingan Setya Novanto, Puan Maharani menyatakan siap mendukung proses yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dan yang saat ini sedang berjalan di persidangan. "Ini masalah hukum, harusnya dasarnya fakta-fakta hukum," kata dia.

    ALFAN HILMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.