Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tak pernah membahas proyek kartu tanda penduduk elektronik selama bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum diangkat menjadi menteri, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP pada 2009-2014 dan anggota Komisi VI pada 2014.

"Semua hal yang berkaitan dengan yang di DPR tentu saja ada (pembahasan), tapi saya enggak pernah ikut bicara tentang masalah e-KTP," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Baca: Puan Maharani Bantah Tudingan Setya Novanto Soal Duit E-KTP

Putri Megawati Soekarnoputri itu menuturkan proyek e-KTP saat itu digagas sepenuhnya oleh pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara, kata dia, Fraksi PDIP ketika itu berada di luar pemerintah. "Waktu itu Fraksi PDIP sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah," ujarnya.

Penjelasan Puan itu menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh Setya Novanto dalam sidang perkara korupsi e-KTP. Saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pada Kamis, 22 Maret 2018, Setya mengatakan Puan kecipratan uang proyek e-KTP.

Menurut Setya, Puan menerima dana sebesar US$ 500 ribu. Selain Puan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga disebutnya menerima uang dengan jumlah yang sama. Novanto mengaku mendapat informasi tersebut dari pengusaha Made Oka Masagung, tersangka kasus yang sama, saat berkunjung ke rumahnya.

Baca: Puan Maharani Kenal Made Oka, tapi Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puan membantah pernyataan Setya Novanto itu. "Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujarnya. Menurut dia, Setya seharusnya berbicara sesuai fakta. "Bukan katanya-katanya," kata dia.

Dalam persidangan pada Rabu, 14 Maret 2018, Setya Novanto bertanya kepada Made Oka Masagung, apakah Made Oka ingat pernah menyerahkan uang kepada anggota Dewan. "Pak Made Oka dan Andi pernah ke rumah saya, akan menyerahkan uang kepada anggota Dewan, yakni dua orang yang sangat penting, apakah masih ingat, Pak?" ujar Setya Novanto.

Namun Made Oka menyatakan tak mengetahui adanya pertemuan tersebut. "Enggak ingat. Saya tidak pernah kasih. Tidak ada," ujarnya.

Puan tak membantah mengenal Made Oka. Puan mengaku mengenal baik keluar Made Oka, termasuk ayah, kakak, dan adiknya, lantaran orang tua mereka sahabat baik kakek Puan, Soekarno. Meski begitu, Puan menjelaskan hubungannya dengan Oka hanya sebatas kekeluargaan dan tidak pernah membahas soal e-KTP dengannya.

Terkait tudingan Setya Novanto, Puan Maharani menyatakan siap mendukung proses yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dan yang saat ini sedang berjalan di persidangan. "Ini masalah hukum, harusnya dasarnya fakta-fakta hukum," kata dia.

ALFAN HILMI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo: Bukan soal Dukung Mendukung

21 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
PDIP Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo: Bukan soal Dukung Mendukung

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan agenda silaturahim antardua tokoh bangsa.


Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

10 hari lalu

Ketua DPP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan Pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas V PDIP di di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. Dok. Humas PDIP
Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

Puan Maharani mengatakan PDIP tetap optimistis memenangi Pilkada Jateng 2024.


Momen Puan Maharani Ajak Pramono Anung Hampiri Prabowo di Istana

10 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Momen Puan Maharani Ajak Pramono Anung Hampiri Prabowo di Istana

Momen menarik terjadi saat Puan Maharani mengajak Pramono Anung menghampiri Presiden terpilih Prabowo di sela kunjungan Paus Fransiskus di Istana.


RUU Perampasan Aset Sudah Mengendap 14 Tahun di DPR, Puan Maharani: Apakah Dipercepat Akan Jadi Lebih Baik?

15 hari lalu

Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berorasi saat aksi  di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Dalam aksi ini, setidaknya ada 12 tuntutan yang BEM SI suarakan. Beberapa tuntutan di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada 2024, menolak kembalinya dwifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia, serta mengesahkan UU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
RUU Perampasan Aset Sudah Mengendap 14 Tahun di DPR, Puan Maharani: Apakah Dipercepat Akan Jadi Lebih Baik?

Jokowi meminta agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hal ini juga didukung oleh beberapa pihak lainnya.


Detik-detik Anies Baswedan Keluar Kantor Sesaat Setelah Pendaftaran Pilkada 2024 Ditutup

16 hari lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan ditemui di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Tempo/Novali Panji
Detik-detik Anies Baswedan Keluar Kantor Sesaat Setelah Pendaftaran Pilkada 2024 Ditutup

Anies Baswedan akhirnya tak mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Hingga detik akhir penutupan pendaftaran, ia tak beranjak dari kantornya.


Pimpin Doa di HUT DPR, Politikus PDIP Minta Keberanian Seperti Nabi Daud Lawan Raja Zalim

16 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani memotong tumpeng didampingi Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) usai Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpin Doa di HUT DPR, Politikus PDIP Minta Keberanian Seperti Nabi Daud Lawan Raja Zalim

Anggota Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam, memimpin doa di rapat paripurna DPR hari ini. Ia menyinggung soal raja yang zalim.


PDIP Jawa Barat Sebut Punya Calon Kejutan untuk Pilgub Jabar

16 hari lalu

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono (dua kiri) saat jumpa pers hari kedua Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Jawa Barat Sebut Punya Calon Kejutan untuk Pilgub Jabar

PDIP mengklaim akan mengusung calon gubernur kejutan di Pilgub Jabar 2024. Soal sosoknya, Ono Surono sebut bisa jadi bukan kader partai.


Puan Maharani PDIP Bantah Ada Kompromi dengan Jokowi dalam Pencalonan Pramono Anung

16 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato HUT DPR dan laporan kinerja tahun 2023-2024 dalam Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani PDIP Bantah Ada Kompromi dengan Jokowi dalam Pencalonan Pramono Anung

Kata Puan Maharani soal pencalonan Pramono Anung di DKI.


Puan Tanya Balik Jokowi soal Permintaan Percepat RUU Perampasan Aset

16 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Tanya Balik Jokowi soal Permintaan Percepat RUU Perampasan Aset

Puan mempertanyakan apakah mempercepat RUU Perampasan Aset bakal membuat lebih baik.


Puan Maharani Singgung Ketaatan DPR Dalam Pembentukan UU di Paripurna Khusus HUT DPR

16 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Singgung Ketaatan DPR Dalam Pembentukan UU di Paripurna Khusus HUT DPR

DPR melakukan pembangkangan terhadap konstitusi saat ingin menganulir putusan MK soal pencalonan kepala daerah di Pilkada.