TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menolak berkomentar soal polemiknya dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais. "Kalau soal itu (Amien Rais) saya enggak mau bicara ya, biar clear. Kalau kau tanya itu lagi saya pergi," kata Luhut saat ditanya awak media di kompleks Istana Negara, Jumat, 23 Maret 2018.
Luhut sebelumnya mengeluarkan pernyataan keras bagi pengkritik pemerintah. Ia mengancam akan mencari dosa dan rekam jejak seseorang yang dianggap lebih senior darinya karena mengritik pemerintah secara serampangan.
Baca: PDIP: Apa Amien Rais Tak Punya Tanah Bersertifikat di Yogya?
Ancaman Luhut diduga tertuju kepada Amien Rais yang sebelumnya menyebut soal bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah pembohongan publik. Amien Rais juga menyebut soal penguasaan lahan oleh segelintir orang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai polemik antara keduanya sebagai bentuk aksi dan reaksi. JK yakin polemik kedua tokoh itu akan berujung perdamaian. "Itu artinya ada aksi ada reaksi. Nanti ujungnya ada perdamaian," kata Jusuf Kalla di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis kemarin.
Adapun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengecam pernyataan Luhut dan menganggapnya sebagai sebuah arogansi kekuasaan. Menurut Fadli, ancaman Luhut tidak tepat disampaikan.
Simak: Tudingan Amien Rais, Walhi: 82 Persen Lahan Dikuasai Korporasi
"Saya pikir untuk apa sih mengancam-ancam kayak enggak ada dosa juga. Kalau orang mencari-cari (kesalahan Luhut) bisa saja ditemukan kelemahan-kelemahannya di masa lalu. Siapa manusia sekarang yang sempurna kecuali malaikat," tuturnya beberapa waktu lalu.
Fadli mengatakan ancaman tersebut justru akan merugikan Luhut sendiri. Luhut, kata Fadli lagi, mesti menghilangkan arogansi kekuasaan. "Tapi saya maklum Pak Luhut mungkin emosional saja, sama seperti waktu reklamasi juga emosional. Mestinya gak perlu keluar kata-kata seperti itu."
