Peraturan KPU Bakal Atur Soal Publikasi Pendanaan Lembaga Survei

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaan wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, 12 Oktober 2017. Tempo/Putri

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaan wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, 12 Oktober 2017. Tempo/Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum bakal memasukkan aturan ihwal lembaga survei dalam Peraturan KPU terkait Kampanye Pemilihan Umum 2019. Beberapa poin yang dimasukkan dalam PKPU misalnya soal publikasi.

    Lembaga-lembaga itu harus mempublikasikan apa yang tengah dikerjakan, bagaimana metodenya, dan dibiayai oleh siapa. "Jadi nanti harus mencantumkan sumber dananya dari siapa," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung KPU, Jumat, 23 Maret 2018.

    Baca juga: Bawaslu Minta Lembaga Survei Transparan Soal Pendanaan

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan publikasi lembaga survei terkait Pemilu 2019 sampai sekarang belum ada aturannya. Namun, untuk persyaratan lembaga untuk mendaftar di KPU, menurut dia, tak akan berbeda jauh dengan persyaratan saat Pilkada 2018.

    Persyaratannya, antara lain lembaga survei itu harus berbadan hukum. Selain itu, mereka harus menuliskan profil lengkapnya, mulai dari nama pemimpin lembaga, nama pelaksana survei, metode survei, hingga sumber dana survei. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat dan menilai semisal ada lembaga yang berafiliasi dengan peserta pemilu.

    Arief mengatakan lembaganya tidak bisa melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga survei itu. Akreditasi, tutur dia, dilakukan oleh asosiasi yang menaungi mereka. Sementara, KPU hanya menerima pendaftaran. "Kalau mau lakukan kegiatan kepemiluan, dia harus daftar ke KPU. Daftar saja," kata dia.

    Kemarin, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan sigi. Bila terafiliasi dengan salah satu pasangan calon, lembaga survei diwajibkan menyampaikannya ke publik agar tidak membohongi para pemilih.

    Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan ada dua pengawasan yang penting dalam lembaga survei, yaitu soal metode dan sumber dana. Sumber dana survei dari pasangan calon sebenarnya masuk kategori dana kampanye, sehingga harus dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. "Harus dilaporkan ke publik ketika lembaga merilis hasil survei," kata Afif kepada Tempo, kemarin.

    Selain masalah dana, metode survei harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, kata dia, lembaga survei semestinya juga terbuka terkait dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Misalnya ada 100 pertanyaan, dan setengahnya merupakan pertanyaan titipan dari partai atau calon kepala daerah yang mereka dukung, maka hal itu mesti dibuka. "Tinggal bilang saja. Selain melakukan survei, ada pendampingan," ujarnya. "Di luar negeri biasa."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.