Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Sesalkan Pernyataan Hasto tentang E-KTP

Reporter

image-gnews
Terdakwa Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 14 Maret 2018. Dalam sidang, Setnov menyebutkan keterlibatan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 14 Maret 2018. Dalam sidang, Setnov menyebutkan keterlibatan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dinilai mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). "Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain." Hinca menyampaikannya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Menurut Hinca, pernyataan Hasto aneh dan sulit dipercaya. “Argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada,” kata Hinca.

Baca:
Wasekjen Demokrat Tanggapi Hasto Kristiyanto Soal Korupsi E-KTP

Hasto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Puan dan Pramono. PDIP, kata dia, bukan dalam posisi designer saat kasus berlangsung. "Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto melihat ada upaya mencoba membawa persoalan itu sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, ujar dia, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berada di luar pemerintahan.

Hinca mengatakan sebenarnya tak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. “Di mana pun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa.”

Hinca menegaskan korupsi e-KTP tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. "Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi."

Sungguh tak bijak, kata dia, menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang KTP elektronik. Dia menuturkan program KTP elektronik adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: PDIP Minta Gamawan Fauzi Menjelaskan Akar ...

Ia menilai pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat, salah alamat.  Menurut dia karena bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima dana, melainkan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK.” Majelis hakim yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Baca: PDIP: Setya Novanto Sebut Banyak Nama Demi ...

Partai Demokrat, kata Hinca, tidak akan ikut-ikutan memvonis keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung sebab Demokrat mengerti hukum.

Menurut Hinca, program e-KTP elektronik tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana e-KTP itulah yang salah, baik bagian dari pendukung pemerintah maupun pihak oposisi, semua sama di hadapan hukum. “Mari menjadi insan Pancasila yang taat hukum dan ksatria," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

9 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

18 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

18 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.


SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

19 jam lalu

Capres Prabowo Subianto nampak satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024 dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2204. TEMPO/Adinda Jasmine
SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

SBY berharap, Prabowo akan kokoh kuat seperti batu karang untuk memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menegakkan hukum.


SBY Hadiahkan Prabowo Lukisan Kemenangan Standing Firms Like Rocks

19 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) tiba dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam acara silahturahmi ini, SBY memberikan hadiah khusus berupa lukisan kepada Prabowo.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SBY Hadiahkan Prabowo Lukisan Kemenangan Standing Firms Like Rocks

Dengan suguhan lukisan yang menggambarkan batu karang diterpa ombak itu, Prabowo mengaku terharu dan akan menempatkan lukisan tersebut di Istana.


Sorotan terhadap Komentar AHY, Kembali ke Pemerintahan hingga di Tempat Lama Hancur Lebur

20 jam lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sorotan terhadap Komentar AHY, Kembali ke Pemerintahan hingga di Tempat Lama Hancur Lebur

Nama AHY terus menjadi sorotan terutama sejak dia menjabat sebagai Menteri ATR-BPN. Belakangan ia menyindir partai lain


AHY Beri Jokowi dan IKN Pujian Bertubi-tubi, Dulu Begini Katanya

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY Beri Jokowi dan IKN Pujian Bertubi-tubi, Dulu Begini Katanya

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY belakangan banjiri Jokowi dan IKN pujian, terlebih setelah ia menjadi Menteri ATR/BPN.


AHY Sindir Koalisi Perubahan ke Sana ke Mari, Dulu Sindir Jokowi Cawe-cawe dan Ancaman Demokrasi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
AHY Sindir Koalisi Perubahan ke Sana ke Mari, Dulu Sindir Jokowi Cawe-cawe dan Ancaman Demokrasi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir Koalisi Perubahan tidak solid. Dulu pernah kritisi Jokowi soal cawe-cawe.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.