Bawaslu Keluarkan Surat Edaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membongkar Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan nasional kawasan Cunda, Lhokseumawe, Aceh, 12 Februari 2017. Pembongkaran APK itu menyusul telah berakhirnya masa kampanye. ANTARA/Rahmad

    Petugas Satpol PP bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membongkar Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan nasional kawasan Cunda, Lhokseumawe, Aceh, 12 Februari 2017. Pembongkaran APK itu menyusul telah berakhirnya masa kampanye. ANTARA/Rahmad

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membuat surat edaran tentang pengawasan alat peraga kampanye pada Pemilu dan Pilpres 2019. Adapun kampanye Pileg dan Pilpres 2019, baru bisa dilakukan mulai 23 September 2018.

    Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menuturkan hingga saat ini banyak ditemukan pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal. Bawaslu, kata dia, dalam waktu dekat akan mengirim surat edaran pengawasan alat peraga kampanye ke Bawaslu provinsi, untuk diteruskan ke Panitia Pengawas Pemilu di daerahnya.

    Baca juga: Bawaslu: Ada Dana Rp 14 Miliar di Luar Rekening Pilkada 2018

    "Surat edaran itu nanti isinya partai tidak boleh pasang alat peraga yang berlogo parpol dan ada nomornya sebelum waktunya. Citra diri peserta pemilu kan di situ," kata Afifuddin di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018. "Semua Bawaslu provinsi juga sudah kami kumpulkan untuk masalah ini," dia menambahkan.

    Sejauh ini Panwalu di tingkat kota dan kabupaten telah melakukan pengawasan. Alat peraga yang melanggar juga sudah banyak ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan.

    Menurut Afifuddin, Bawaslu juga telah memanggil partai agar mereka bisa mematuhi aturan untuk tidak memasang alat peraga sebelum jadwal kampanye. Bahkan, Partai Perindo sudah dipanggil dan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran mencuri start kampanye di media.

    Baca juga: MNC Klaim Cabut Iklan Perindo Setelah Dipanggil Bawaslu

    "Ini menjadi warning agar partai bisa patuh," ujarnya. Selain itu, Bawaslu juga berharap masyarakat ikut mengawasi pelanggaran partai politik yang melakukan kampanye sebelum waktunya.

    Namun, masyarakat diminta tidak bertindak sendiri dengan mencopot alat peraga yang mereka anggap melanggar. "Cukup laporkan ke kami. Sebab, yang berwenang adalah Satpol PP dalam melakukan penertiban."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.