Tak Bisa Kampanye Pilpres, Partai Baru Bisa Gunakan Strategi Lain

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Partai Berkarya dan PDIP, membentangkan poster usai menerima nomor urut partai  di KPU, Jakarta, 18 Februari 2018.Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Anggota Partai Berkarya dan PDIP, membentangkan poster usai menerima nomor urut partai di KPU, Jakarta, 18 Februari 2018.Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan partai baru tidak bisa melakukan kampanye pada Pilpres 2019. Meski begitu, ada cara yang bisa digunakan kader partai baru untuk mendukung salah satu capres. 

    "Partai baru memang tidak boleh kampanye di pilpres 2019," kata anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum berencana memasukan larangan kampanye partai baru pada pilpres 2019. Aturan tersebut dimasukkan ke dalam draf rancangan Peraturan KPU tentang kampanye, yang belum tuntas diselesaikan.

    Baca juga: Pemilu 2019, Perludem Jelaskan Berbagai Kerumitannya

    Namun, kader dari partai baru tetap bisa melakukan kampanye di pilpres. Caranya, kata Afifuddin, mereka masuk menjadi tim kampanye pasangan calon presiden yang mereka unggulkan.

    Ia menjelaskan partai baru tidak bisa langsung melakukan kampanye karena mereka tidak masuk sebagai partai pengusung. Sebab, partai baru belum mendapatkan suara atau mempunyai suara ambang batas pencalonan.

    "Kalau mereka menjadi bagian dari tim kampanye, itu kan beda lagi urusannya. Partai yang bisa mengusung calon presiden kan partai lama yang punya suara," kata Afifuddin. Hal itu, kata dia, sesuai Undang-undangnya Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Menurut dia, selama kader partai baru melakukan kampanye tidak membawa nama partai, mereka bebas melakukan hal tersebut. "Jangankan orang partai, saya sebagai bukan orang partai saja boleh dong kampanye, jika didaftarkan sebagai timses," ujarnya.

    Baca juga: KJRI di Malaysia Mulai Sibuk Pendataan Jelang Pemilu 2019

    Selain itu, semua pihak juga mesti bisa membedakan antara mengusung dan kampanye. Partak baru sebagai pengusung capres memang tidak bisa. Ditambah, tidak semua yang kampanye adalah hanya partai pengusung.

    Intinya, kata dia, masyarakat bisa melakukan kampanye dengan cara masuk ke tim kampanye, yang nanti dilaporkan ke KPU. "Sekarang juga masih belum ada calonnya. Dan aturannya masih dibahas di KPU," kata Afifuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.