Jokowi: Kritik Harus Berbasis Data, Jangan Asal Bunyi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba dalam Rapimnas Partai Perindo II di JCC Senayan, Jakarta, 21 Maret 2018. Acara Rapimnas II ini dihadiri oleh 1.772 kader partai. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba dalam Rapimnas Partai Perindo II di JCC Senayan, Jakarta, 21 Maret 2018. Acara Rapimnas II ini dihadiri oleh 1.772 kader partai. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kritik kepada pemerintah penting karena pemerintah belum tentu benar sepenuhnya. Namun ia meminta masyarakat bisa membedakan antara mengkritik, mencela, mencemooh, dan fitnah.

    "Mengkritik harus berbasis data. Tidak asbun, asal bunyi," katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat pimpinan nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

    Baca juga: Jubir Jokowi Bertanya ke Amien Rais, Definisi Ngibul Itu Apa?

    Jokowi menilai banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara kritik dan fitnah. Karena itu, dia mengajak untuk sama-sama belajar.

    Menurut Jokowi, mengkritik tidak boleh asal bicara. Kritik seharusnya bertujuan mencari solusi dan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, Jokowi meminta penyampaian kritik tetap mengedepankan adat ketimuran dan ajaran agama.

    "Kejujuran adalah keutamaan yang ditopang perilaku sopan-santun, sesuai adat istiadat bangsa Indonesia," tuturnya.

    Ia menjelaskan, dalam manajemen negara, perlu ada sebuah pengawasan dan keseimbangan. Terlebih dalam negara yang menganut demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya.

    Baca juga: Amien Rais Kritik Sertifikat, Sofyan Djalil: Datanya dari Mana?

    "Kritik perlu dalam berdemokrasi, tapi tentu dengan data yang komplet dan kasih solusi untuk perbaikan lebih baik," ujar Jokowi.

    Dalam sambutannya, Jokowi tak menyebut nama orang yang dimaksudnya mengkritik dengan asal bunyi. Namun, dalam beberapa hari belakangan, publik diramaikan dengan pemberitaan ucapan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu menyebut pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi sebagai pengibulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.