Polemik Luhut dan Amien Rais, SBY: Selesaikan dengan Kekeluargaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta, 21 Maret 2018. Foto/Tim komunikasi publik Partai Demokrat

    Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta, 21 Maret 2018. Foto/Tim komunikasi publik Partai Demokrat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ikut angkat suara terkait dengan polemik antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais.

    SBY meminta kedua tokoh bangsa itu berdamai dan menyelesaikan persoalan dengan kekeluargaan.

    “Kedua-duanya ini adalah sahabat saya. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kritik kepada pemerintah boleh saja, asal tidak fitnah. Pemerintah juga jangan cepat marah kalau ada kritik dari rakyatnya,” kata SBY di Purwakarta, seperti dikutip dari rilis tim komunikasi publik Partai Demokrat yang diterima Tempo, Rabu, 21 Maret 2018.

    Baca juga: Partai Demokrat: Presiden Jokowi Sebaiknya Terima Kritik SBY

    SBY mengatakan pemerintah tak boleh antikritik. Apalagi jika kritik itu disampaikan dengan baik dan didukung data yang konkret.

    “Itu tak boleh dihalang-halangi. Hak rakyat untuk mengkritik pemerintahnya jika dianggap belum menjalankan tugas dengan benar. Pemerintah tak boleh alergi dengan hal ini,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    Meski demikian, SBY juga berharap Amien lebih hati-hati menyampaikan kritik. Sebagai tokoh bangsa senior, hendaknya ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu lebih bijak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

    Di sisi lain, SBY juga berharap pemerintah mengurangi penyampaian statement publik yang bernada ancaman. Sebab, menurut dia, kekuasaan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi dan mengayomi.

    Baca juga: JK: Kritik SBY Wajar Sebagai Penyeimbang Pemerintah

    “Pemerintah tak perlu arogan menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut,” ujar SBY.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.