TEMPO.CO, Jakarta -Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menahan diri dalam menanggapi kritikan terhadap pemerintah. Pasalnya, sikap mengancam Luhut saat berpidato dalam seminar tentang kelautan di Badan Pengawas Keuangan, Senin, 19 Maret 2018, dinilai tidak patut.
“Terkesan Luhut ingin memerlihatkan sisi militerisme,” kata Seketaris Jenderal Pengurus Pusat KAMMI, Phirman Rezha, saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 20 Maret 2018.
Baca : Fadli Zon: Ancaman Luhut Binsar Panjaitan Menunjukkan Arogansi Kekuasaan
Phirman menjelaskan, sikap Luhut itu mengancam nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yakni salah satunya menjamin setiap warga negara boleh menyampaikan pendapat di muka umum. Luhut diminta KAMMI untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintervensi publik.
Sebelumnya, Menko Luhut membantah tuduhan yang mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjual negara kepada pihak asing lewat pembukaan keran investasi berbagai macam proyek. Bantahan itu disertai ancaman untuk membuka dosa orang yang mengkritik tersebut.
“Kalau main-main kami pun bisa buka dosamu, memang kamu siapa,” ucap Luhut dengan nada tinggi di Gedung BPK.
Luhut tidak menyebut secara spesifik siapa pihak yang diancam oleh dia. Namun, diduga ancaman itu diarahkan kepada mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais yang pernah mengingatkan Jokowi agar tidak menjual negara ke pihak asing.
Lebih lanjut, Phirman menjelaskan ancaman Luhut Binsar Panjaitan itu memiliki indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, sikap Luhut juga dinilai telah menciderai nilai-nilai reformasi.
