Istana Bantah Jokowi Bersikap Antikritik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan warga saat penyerahan sertifikat tanah di Beber, Cirebon, Jawa Barat, 11 Maret 2018. Penyerahan 3.000 sertifikat tersebut merupakan tahapan dari 9.000 sertifikat yang akan dibagikan nantinya untuk wilayah Cirebon. ANTARA/Dedhez Anggara

    Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan warga saat penyerahan sertifikat tanah di Beber, Cirebon, Jawa Barat, 11 Maret 2018. Penyerahan 3.000 sertifikat tersebut merupakan tahapan dari 9.000 sertifikat yang akan dibagikan nantinya untuk wilayah Cirebon. ANTARA/Dedhez Anggara

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan pemerintah tidak antikritik. Ia mencontohkan Jokowi tidak bersikap berlebihan meski dituduh menipu rakyat lewat program pembagian sertifikat tanah.

    "Presiden biasa saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

    Baca juga: Ancaman Luhut Pandjaitan ke Pengkritik Pemerintah yang Asal

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat naik pitam saat berpidato dalam seminar tentang kelautan di Badan Pengawas Keuangan, Senin kemarin. Ia mengancam bakal membuka dosa pihak yang kerap menuduh Jokowi.

    Tanpa menyebut siapa yang dimaksud, Luhut menuturkan dirinya menyimpan catatan “dosa-dosa” mereka.

    Sehari sebelum Luhut berpidato, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menuduh Jokowi berusaha mengibuli rakyat lewat program pembagian sertifikat tanah.

    Namun, Johan menjelaskan, pernyataan Luhut tidak merujuk ke satu orang. Ia enggan berkomentar lebih jauh soal maksud dari ancaman Luhut itu.

    "Saya membaca komentar Pak Luhut. Kalau di dalam komentar itu tidak mention satu orang, tapi umum saja. Siapa di balik itu, tanya langsung ke Pak Luhut," tuturnya.

    Baca juga: Fadli Zon: Ancaman Luhut Menunjukkan Arogansi Kekuasaan

    Johan hanya menuturkan program pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat sudah lama dilakukan dan menjadi perhatian pemerintahan Jokowi serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, sering terjadi sengketa kepemilikan tanah di antara masyarakat. "Saya tidak paham yang dimaksud Amien Rais ngibulin itu, ngibulin yang mana," ucapnya.

    Johan menyatakan program ini adalah nyata demi menjawab kebutuhan masyarakat kecil terkait dengan sertifikat tanah dan kepentingan warga itu sendiri. "Jadi bukan kibulan. Jadi mungkin perlu ditanya balik ke Amien Rais definisi ngibul itu apa," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.