KPU Kaji Kemungkinan Diskualifikasi Calon Berstatus Tersangka

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman bersama perwakilan peserta pemilu dalam acara Democracy Run saat car free day di Jakarta, 18 Maret 2018. Lomba lari ini diikuti perwakilan dari 15 partai politik yang lolos pemilu 2019, anggota KPU dan Banwaslu serta masyarakat umum. TEMPO/Fakhri Hermasyah

    Ketua KPU Arief Budiman bersama perwakilan peserta pemilu dalam acara Democracy Run saat car free day di Jakarta, 18 Maret 2018. Lomba lari ini diikuti perwakilan dari 15 partai politik yang lolos pemilu 2019, anggota KPU dan Banwaslu serta masyarakat umum. TEMPO/Fakhri Hermasyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji kemungkinan mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang berstatus tersangka. KPU mulai mempertimbangkan aturan tambahan mengenai diskualifikasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan dan penyidikan yang diduga dilakukan sejumlah inkumben dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

    “Tapi KPU juga harus mempertimbangkan azas praduga tak bersalah,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Sabtu, akhir pekan lalu.

    Baca: Polisi Selidiki Pasangan Calon Pemberi Suap ...

    Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan meneken sejumlah surat perintah penyidikan kasus korupsi yang dilakukan inkumben dalam Pilkada Serentak 2018. Sikap KPK ini memunculkan polemik bagi para inkumben dan partai pendukungnya. Mereka khawatir penetapan status tersangka akan menggerus elektabilitas dan popularitas para calon.

    Menurut Arief, KPU bisa saja mengeluarkan aturan diskualifikasi calon berstatus tersangka itu. Namun, dia menilai, aturan itu harus didasari pada kepercayaan seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan fakta dan bukti. Dia juga khawatir jika penetapan status tersangka disematkan pada calon tunggal. “KPU harus memastikan hak calon kepala daerah tersebut untuk dipilih terpenuhi,” ujar dia. 

    Baca juga: Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan ...

    Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, calon kepala daerah yang telah ditetapkan tak bisa mengundurkan diri. Partai politik pengusung juga dilarang menarik dukungan kepada calon.

    Penggantian calon kepala daerah hanya bisa dilakukan jika tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


  • KPU
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.