Jaksa Agung Menilai Vonis 5 Bulan Asma Dewi Terlalu Ringan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa ujaran kebencian Asma Dewi berbincang dengan rekannnya sebelum sidang di PN Jakarta Selatan, 15 Maret 2018. Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Terdakwa ujaran kebencian Asma Dewi berbincang dengan rekannnya sebelum sidang di PN Jakarta Selatan, 15 Maret 2018. Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung M. Prasetyo menilai vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kasus ujaran kebencian, Asma Dewi, terlalu ringan. "Putusannya yang lemah. Banyak kasus seperti itu," katanya di Kejaksaan Agung, Jumat, 16 Maret 2018.

    Atas putusan itu, Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan mengajukan banding. Dia mengatakan, sesuai dengan ketentuan, bila vonis kurang dari separuh tuntutan, jaksa wajib menuntut banding. "JPU wajib mengajukan banding ke pengadilan tinggi," ujarnya.

    Baca juga: Sidang Kasus Ujaran Kebencian, Asma Dewi Divonis 5 Bulan Penjara

    Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari oleh ketua majelis hakim, Aris Bawono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yang meminta hakim menghukum Asma dua tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

    JPU menganggap Asma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. JPU Herlangga mengatakan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Pada 22 Juli 2016 di akun Facebook, Asma menyebarkan video Primetime News tayangan Metro TV dengan judul “Mentan Yakin Impor Jeroan Stabilkan Harga” serta komentar "Edun". Ditambah, Asma mengunggah ulang dan menanggapi dengan komentar, “Rezim koplak. Di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnya.”

    Lewat unggahan tersebut, terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dalam dakwaan ke satu.

    Baca juga: Terdakwa Hate Speech Asma Dewi Curhat Soal Saracen di Persidangan

    Lewat vonisnya, hakim Aris menyampaikan sejumlah pertimbangan untuk tetap menyatakan Asma bersalah. Salah satunya terkait dengan penggunaan kata "koplak", yang dalam bahasa Jawa berarti bodoh. Hakim menilai penggunaan kata tersebut bukanlah kritik, tapi sudah masuk penghinaan alat kelengkapan negara.

    Saat dimintai tanggapan oleh hakim, kuasa hukum dan JPU sama-sama mengajukan sikap pikir-pikir. Namun vonis yang jauh berkurang dari tuntutan JPU ini membuat kubu Asma Dewi lega. "Ini buah dari perjuangan kami semua," kata anggota kuasa hukum Asma, Akhmad Leksono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.