TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri acara serah terima jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI dari Letnan Jenderal Dodik Widjanarko kepada Mayor Jenderal Muhammad Herindra. Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto meminta agar Inspektorat Jenderal TNI mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Salah satu kriteria yang harus kami rebut untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh serta penilaian tertib administrasi adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Baca juga: Saat Remaja, Panglima TNI Hadi Tjahjanto Pernah Berjualan Donat
Hadi menjelaskan peran Inspektorat Jenderal dalam struktur organisasi TNI sangat strategis. Sebagai pelaksana fungsi pengawasan, Inspektorat harus menjadi supervisi. Inspektorat juga harus dapat mewujudkan ketaatan pejabat dan satuan TNI terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pada 2016 TNI mendapatkan opini wajar dengan pengecualian(WDP) dari BPK. Sedangkan untuk 2017 baru akan dilakukan pemeriksaan pada Mei 2018.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan serah terima jabatan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima dari Mayjen Wardiyono kepada Mayjen TNI Suhardjanto dan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dari Brigadir Jenderal TNI Achmad Marzuki kepada Brigjen Victor Simatupang.
Lebih lanjut Hadi Tjahjanto mengatakan, pengelolaan organisasi dengan mengedepankan peran sumber daya manusia harus menjadi karakter TNI. "Karakter dan budaya organisasi merupakan filosofi dasar yang akan memberikan arah kebijakan kepada segenap anggota dalam sistem pengelolaan unit organisasi TNI," kata Hadi.
Baca juga: Panglima TNI: Kasus Tank dan Kapal Tenggelam Masih Diinvestigasi
Hadi juga menjelaskan peran Staf Ahli Panglima TNI memiliki arti yang sangat signifikan dalam penyediaan informasi, kajian, dan analisis. Ini untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan TNI, dihadapkan kepada perkembangan lingkungan kekinian.
Hadi menilai Staf Ahli setiap saat harus siap dan mampu mengidentifikasi secara cerdas sekaligus menganalisis secara tajam dan akurat terhadap berbagai isu-isu strategis yang berpengaruh kepada keputusan dan kebijakan Panglima TNI.
