TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne melakukan pertemuan bilateral dan membahas mengenai keamanan maritim.
Pertemuan bilateral itu dilaksanakan di tengah rangkaian pertemuan khusus ASEAN-Australia atau ASEAN-Australia Special Summit 2018, yang digelar di Sidney, Australia, pada Jumat, 16 Maret 2018. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.
"Keamanan maritim bagi Indonesia merupakan pelaksanaan dari agenda yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Ryamizard di Kantor Parlemen Australia, demikian keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, hari ini.
Mantan kepala staf Angkatan Darat itu menuturkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim, menjadi salah satu kerangka utama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Baca juga: Menteri Ryamizard Ryacudu Sosialisi Bela Negara Lewat Lomba Lari
Ia menambahkan untuk menjadi salah satu poros maritim, TNI AL harus diperkuat agar dapat mengamankan jalur-jalur perdagangan, yang merupakan penopang ekonomi nasional.
Kekuatan TNI AL untuk menjaga keamanan maritim, tidak hanya disiapkan pada jalur dalam negeri, namun perlu juga jalur di luar yuridiksi Indonesia, yang mana hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan nasional, jelas Ryamizard.
"Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat penting karena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim, baik itu sebagai jalur perdagangan maupun jalur komunikasi," tambah dia.
Ryamizard Ryacudu melanjutkan, perdagangan internasional yang semakin berkembang masih bertumpu pada domain laut, sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial.
Baca juga: Menhan Akan Minta Penjelasan Dokumen Rahasia AS Soal Sejarah 1965
Menhan Ryamizard Ryacudu juga menjelaskan dinamika keamanan maritim tidak terlepas dari perkembangan kelompok radikal atau teroris yang berafiliasi dengan ISIS, sehingga Indonesia menggangap kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina bukan hanya semata-mata menghadapi perompakan atau kriminalitas di lautan saja, tetapi juga terkait langkah-langkah menghadapi kelompok teroris atau radikal tersebut.
Selain membahas soal keamanan maritim, pertemuan itu juga membicarakan tentang dinamika Indo-Pasific, konter terorisme, keamanan siber, serta perdagangan manusia.
