TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Tapi, Perludem berbeda pendapat dengan KPK soal materi perppu tersebut.
"Pemerintah perlu menerbitkan perppu tetapi untuk mengatur sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang terlibat korupsi," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil dihubungi di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Baca juga: Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto: Ingin Pilkada Berjalan Baik
Kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terkait calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Perppu itu mengatur agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka bisa diganti partai.
Fadhil tidak sependapat dengan usul KPK jika perppu dikeluarkan untuk membolehkan parpol mengganti calon yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menekankan penggantian calon di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan, justru akan menyulitkan partai, penyelenggara, dan pemilih.
"Saya tidak sepakat jika materi perppu seperti yang diusulkan KPK yang mengatakan calon tersangka bisa diganti. Harusnya perppu hanya mengatur sanksi diskualifikasi saja, dan menegaskan calonnya tidak bisa diganti," kata dia.
Fadhil mengatakan penerbitan perppu bisa dilakukan atas dasar kegentingan yang memaksa untuk merespons kekosongan hukum terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Berdasarkan aturan yang ada saat ini, calon kepala daerah yang dalam proses pilkada tersangkut kasus hukum dinyatakan tetap dapat mengikuti kontestasi.
Menurut Fadhil, ketika seorang calon sudah terlibat kasus hukum, tak terkecuali korupsi, maka sepatutnya calon itu didiskualifikasi. Ketentuan ini yang semestinya diatur dalam perpu.
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa parpol tidak dapat menarik dukungan dan tidak bisa mengganti pasangan calon kepala daerah yang telah didaftarkan.
ANTARA
