Kamis, 21 Juni 2018

Kapolri Minta Jajarannya Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menerima Penganugerahan Bintang Kartika Eka Paksi Utama dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 14 Maret 2018. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menerima Penganugerahan Bintang Kartika Eka Paksi Utama dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 14 Maret 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memerintahkan semua  jajarannya menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana. Tito mengatakan perintah tersebut untuk menjaga potensi jatuhnya elektabilitas setiap pasangan calon menjelang pemilihan.

    "Karena kekhawatiran akan menjatuhkan elektabilitas, kami keluarkan surat edaran ke seluruh jajaran untuk menunda proses hukum bagi para calon yang ditetapkan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

    Baca: Ketua KPK Teken 1 Sprindik Tersangka Calon Kepala Daerah

    Tito menuturkan pemerintah ingin memastikan proses demokrasi tetap berjalan. Meski begitu, ia tidak akan menafikan proses hukum yang melibatkan calon kepala daerah terindikasi pidana. "Kita tidak melakukan proses hukum, kecuali OTT dan Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pemilu dilaksanakan saat pemilu dan memiliki hukum acara sendiri," ujarnya.

    Menurut Tito, proses hukum tetap akan dilaksanakan setelah pemungutan suara dan hasil pemilu diketahui. "Sehingga, ketika proses hukum dilakukan, yang bersangkutan ditahan, tidak merugikan partai dan pendukungnya," ucapnya. Alasan ini, menurut dia, berkaitan dengan asas keadilan bagi semua pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada.

    Baca: Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto: Ingin Pilkada Berjalan Baik

    Kebijakan Tito ini berbeda dengan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menyatakan bakal mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan telah meneken surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap salah satu calon kepala daerah.

    Tito tak sependapat. Ia mengatakan kepolisian tidak akan melakukan proses hukum di tengah pergelaran pilkada. "Setelah pemungutan suara, mau menang atau kalah, kita bisa proses," tuturnya.

    Selain untuk menghindari kerugian partai dan pendukung calon kepala daerah, Tito beralasan hal ini untuk menghindari tudingan kepolisian yang berpolitik. Sebab, kata dia, proses hukum berpotensi menguntungkan lawan politik kepala daerah yang terjerat kasus. "Daripada Polri dianggap berpolitik, saya sampaikan agar proses hukum distop dulu," katanya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet Penanggung Beban Paling Besar di Piala Dunia 2018

    Lembaga CIES Football Observatory membandingkan angka transfer pemain bola top dengan nilai tim negaranya di Piala Dunia 2018. Ini temuan mereka.