Aher Minta Pol PP dan Linmas Kawal Pilkada Serentak

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi inspektur upacara Apel Siaga Mengawal Pilkada Serentak 2018 dan peringatan HUT ke-68 Satpol PP dan HUT ke-56 Linmas di lapangan Pos TNI AL Cipatugaran, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Rabu, 14 Maret 2018

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi inspektur upacara Apel Siaga Mengawal Pilkada Serentak 2018 dan peringatan HUT ke-68 Satpol PP dan HUT ke-56 Linmas di lapangan Pos TNI AL Cipatugaran, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Rabu, 14 Maret 2018

    INFO JAWA BARAT – Tahun 2018 merupakan tahun politik. Provinsi Jawa Barat akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 16 kabupaten atau kota dan satu provinsi. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dituntut lebih siaga dalam mengawal dan mengamankan pesta demokrasi tersebut.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan hal tersebut saat menjadi inspektur upacara Apel Siaga Mengawal Pilkada Serentak 2018 dan peringatan HUT ke-68 Satpol PP serta HUT ke-56 Linmas, di lapangan Pos TNI AL Cipatugaran, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Rabu, 14 Maret 2018.

    Aher meminta kepada Satpol PP dan Satlinmas bersama TNI serta Polri melakukan pengamanan bersama. Terlebih untuk Satpol PP dan Satlinmas yang tugasnya berada di dalam lingkungan pelaksanaan pemungutan suara secara langsung bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

    "Bahkan, Satpol PP dan Limnas itu masuk dalam lingkungan pelaksanaan pilkada secara langsung, bukan diluar seperti KPPS, maka hadirkan Pilkada yang aman, tentram, lancar, jujur, dan adil," katanya.

    Satpol PP juga diminta bersikap produktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi serta konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintah. Sebagai aparat sipil negara, Satpol PP juga dituntut bersikap netral sebagaimana diperintahkan undang-undang ASN.

    "Satpol PP harus lebih meningkatkan upaya deteksi dini agar potensi gangguan ketertiban umum dan keamanan bisa diantisipasi, dengan begitu masyarakat akan merasa teindungi," ujarnya.

    Untuk anggota Linmas, lanjut Aher, harus proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dan bertugas optimal, membantu tugas KPPS pada saat hari pemungutan suara agar berlangsung aman serta tertib. 

    Terkait dengan kesejahteraan, Aher menyetujui bila tunjangan Satpol PP dinaikkan. Besarannya tergantung dari ketetapan bupati dan wali kota masing-masing. Menurut dia, hal itu wajar sebab Satpol PP memiliki peran dan tugas yang berat dalam menegakkan Perda dan menciptakan rasa aman. Selain dituntut memiliki intelektual tinggi juga harus memiliki fisik yang prima.

    "Wajar kalau ada kenaikan tunjangan dan kenaikannya tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah, yang pasti saya setuju kalau ada kenaikan. Jika dinaikkan, bagus karena paradigmanya hadirnya sebuah rasa aman," ucapnya. 

    Aher menuturkan, walaupun jabatan gubernur berakhir di pertengahan 2018 ini, tapi masih memiliki tugas dalam perencanaan anggaran daerah untuk 2019. Rencananya, anggaran 2019 akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Satpol PP. 

    "Walaupun 2019 saya bukan gubernur lagi, tapi perencanaannya masih ada di tangan saya dan dikerjakan di 2018 ini," tuturnya. 

    Dalam kesempatan tersebut Aher menyerahkan bantuan dari Satpol PP berupa santunan kepada panti jompo, anak yatim, dan anak nelayan di Palabuhanratu berupa peralatan sekolah. Bersama Bupati Sukabumi dan Kasatpol PP kabupaten atau kota, Aher juga menyaksikan simulasi pertolongan kecelakaan oleh tim SAR Satpol PP dan Linmas patroli pariwisata Kabupaten Sukabumi. 

    "Luar biasa simulasinya, saya kira masing-masing daerah ada potensi wisatanya yang menonjol, ya, seperti Kabupaten Sukabumi ini ada Satpol PP wisata yang pakai dasi kuning ya," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.