Jumat, 21 September 2018

Jokowi Putuskan Tolak Tandatangani UU MD3

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (ketiga kiri) serta Ketua Bank Wakaf Mikro Tanara Syamsudin (tengah) berdialog dengan petugas konter Bank saat Peluncuran Bank Wakaf Mikro Tanara di Serang, Banten, 14 Maret 2018. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (ketiga kiri) serta Ketua Bank Wakaf Mikro Tanara Syamsudin (tengah) berdialog dengan petugas konter Bank saat Peluncuran Bank Wakaf Mikro Tanara di Serang, Banten, 14 Maret 2018. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Banten - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ia berdalih menangkap keresahan yang ada di masyarakat.

    "Saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya," kata Jokowi di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.

    Baca juga: Presiden Jokowi Belum Tanda Tangani UU MD3

    Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mendaftarkan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. "Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," ucapnya.

    Ia berujar tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Jokowi memilih menunggu hasil uji materi di MK. 

    "Diuji materi dululah coba. Perppu kalau sudah jadi ya harus disetujui oleh DPR. Gitu loh. Masak pada ga ngerti," tuturnya.

    Sejumlah pasal dalam UU MD3 menuai kontroversi lantaran mengatur tentang imunitas DPR dan membuatnya terkesan super power. Meski dibahas bersama pemerintah, Jokowi membantah jika ia kecolongan.

    Ia beralasan situasi pembahasan UU MD3 di DPR sangat cepat dan banyak pasal yang diubah. Sebabnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak memiliki kesempatan untuk melaporkannya. 

    "Sehingga pak Menkumham menyampaikan bahwa 'pak itu sudah kami potong lebih dari 75 persen'. Jadi memang dinamika di DPR sangat panjang dan cepat sekali," ujarnya.

    Jokowi pun memaklumi Yasonna yang tidak melaporkan pembahasan UU MD3 pada dia. Sebabnya ia tidak memberi teguran pada koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

    "Pada saat itu (Yasonna) berusaha telepon ke saya. Tapi saya tidak pada posisi mungkin menerima itu," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Richard Muljadi Ditangkap Ketika Menghirup Kokain, Ini Bahayanya

    Richard Muljadi ditangkap polisi ketika menghirup kokain, narkotika asal Kolombia yang digemari pemakainya karena menyebabkan rasa gembira.