RKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun Pekanbaru masih memantau kemunculan 12 titik panas yang diindikasikan kebakaran hutan dan lahan. TEMPO/Riyan Nofitra

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menilai masih ada kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi yang terdiri atas Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Justice, Piece and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan RKUHP perlu dikaji ulang.

“Jika tidak, ini akan menambah masalah pidana lingkungan hidup di Indonesia,” ujar Deputi Direktur ICEL, Reynaldo G. Sembiring, di kantor Walhi, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca:
Tujuh Alasan RKUHP Harus Dihentikan
Tiga Pasal RKUHP Masih Belum Ada Kesepakatan

Menurut Reynaldo, penyusunan RKUHP menghilangkan kekhasan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ia mengatakan ada upaya pelemahan terhadap undang-undang itu sehingga akan sulit dioperasikan.

Staf pengajar hukum lingkungan Universitas Indonesia, Andi G. Wibisana, mengatakan kekeliruan dalam RKUHP juga ada pada rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebab, RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan individu pengurus korporasi. Padahal, menurut dia, bisa saja tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaku, melainkan permasalahan utamanya adalah soal kausalitas.

Baca juga:
RKUHP, DPR Terima Rumusan Pasal ...
Presiden Diminta Bicara dengan Berbagai Pihak Soal RKUHP ...

“Misalnya kebakaran hutan, tidak bisa atau nyaris tidak mungkin dibuktikan dibakar satu korporat,” kata Andi. Karena itu, menurut dia, tanggung jawab tidak bisa hanya dilimpahkan pada individu, melainkan korporat. Jika hanya dilimpahkan pada individu, akan mempersulit pencarian bukti tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP, Walhi, Jatam, JPIC, dan KNTI merekomendasikan RKUHP dibahas kembali.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

5 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

5 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

6 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

6 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

9 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

31 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

36 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

38 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

38 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

43 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP