Minggu, 16 Desember 2018

RKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun Pekanbaru masih memantau kemunculan 12 titik panas yang diindikasikan kebakaran hutan dan lahan. TEMPO/Riyan Nofitra

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun Pekanbaru masih memantau kemunculan 12 titik panas yang diindikasikan kebakaran hutan dan lahan. TEMPO/Riyan Nofitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menilai masih ada kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi yang terdiri atas Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Justice, Piece and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan RKUHP perlu dikaji ulang.

    “Jika tidak, ini akan menambah masalah pidana lingkungan hidup di Indonesia,” ujar Deputi Direktur ICEL, Reynaldo G. Sembiring, di kantor Walhi, Rabu, 14 Maret 2018.

    Baca:
    Tujuh Alasan RKUHP Harus Dihentikan
    Tiga Pasal RKUHP Masih Belum Ada Kesepakatan

    Menurut Reynaldo, penyusunan RKUHP menghilangkan kekhasan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ia mengatakan ada upaya pelemahan terhadap undang-undang itu sehingga akan sulit dioperasikan.

    Staf pengajar hukum lingkungan Universitas Indonesia, Andi G. Wibisana, mengatakan kekeliruan dalam RKUHP juga ada pada rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebab, RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan individu pengurus korporasi. Padahal, menurut dia, bisa saja tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaku, melainkan permasalahan utamanya adalah soal kausalitas.

    Baca juga:
    RKUHP, DPR Terima Rumusan Pasal ...
    Presiden Diminta Bicara dengan Berbagai Pihak Soal RKUHP ...

    “Misalnya kebakaran hutan, tidak bisa atau nyaris tidak mungkin dibuktikan dibakar satu korporat,” kata Andi. Karena itu, menurut dia, tanggung jawab tidak bisa hanya dilimpahkan pada individu, melainkan korporat. Jika hanya dilimpahkan pada individu, akan mempersulit pencarian bukti tindak pidana lingkungan hidup.

    Dengan mempertimbangkan perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP, Walhi, Jatam, JPIC, dan KNTI merekomendasikan RKUHP dibahas kembali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".