TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih berhati-hati dalam pembuatan soal ujian nasional 2018 agar tidak ada muatan politik di dalamnya, terutama di momen pilkada ini.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya akan melakukan tahap check and recheck agar soal dengan muatan politik tidak terulang lagi. "Dalam tahapan pembuatan soal, di-review dulu lalu di cek dan ricek," kata dia di kantornya, Selasa 13 Maret 2018.
Baca Juga:
Baca: Mulai 2018, Siswa Bisa Cetak Sendiri Hasil Ujian Nasional
Menurut Totok, tim pembuat naskah soal sudah mengacu kepada standar pembuatan soal. Ia juga yakin bahwa tim tersebut berintegritas hingga tidak ada niat untuk membuat soal yang berbau politik. "Jika sudah mengacu dengan standar pembuatan soal semoga tidak ada yang bermuatan politik," ujarnya.
Penggunaan nama tokoh politik sempat menuai kontroversi saat pelaksanaan UN untuk SMA pada tahun 2014. Ada pemuatan nama Joko Widodo yang saat itu maju dalam pemilihan presiden di naskah ujian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, ada nama Dahlan Iskan yang saat itu menjadi peserta konvensi Partai Demokrat.
Baca: Mulai April 2018, Berikut Jadwal Lengkap UNBK
Meski begitu, Kemendikbud tidak bisa menjamin sepenuhnya soal ujian nasional akan bersih sepenuhnya dari hal-hal yang berbau politik. Misalnya ada nama yang sekarang bukan siapa-siapa namun saat UN nama tersebut digadang-gadang dalam pemilihan presiden atau kepala daerah.
"Sulit untuk menjamin jika ada soal yang tidak sensitif," kata Totok. Apalagi jika mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik.
Ujian nasional 2018 akan mulai dilaksanakan pada 2-5 April 2018 untuk tingkat SMK, 9-12 April untuk tingkat SMA/MA dan 23-26 April untuk tingkat SMP/Mts.
