TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak khawatir menunjuk Melchias Markus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat meski yang bersangkutan pernah disebut-sebut diduga terlibat dalam korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
"Semua sudah dipertimbangkan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.
Baca: Melchias Marcus Mekeng Jadi Ketua Fraksi Golkar DPR
Mekeng ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Golkar menggantikan Robert Joppy Kardinal. Penunjukan Mekeng ini mendapat kritikan lantaran dianggap tidak sejalan dengan tagline 'Golkar Bersih' yang digaungkan saat Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, beberapa bulan lalu.
"Kalau 'Golkar Bersih', kalau ada masalah ya sudah ada pakta integritas," kata Airlangga. Lagi pula, Airlangga menyebut dia telah memperhatikan soal keterkaitan Mekeng dengan perkara korupsi e-KTP.
Baca: Golkar Telah Mengajak Demokrat Dukung Jokowi di Pilpres 2019
Saat ini, Mekeng aktif sebagai Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan di DPP, ia menjabat Ketua Bidang PP Wilayah Timur. Mekeng sudah menjadi anggota DPR selama dua periode sejak 2004. Namanya turut disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Mekeng disebut menerima aliran dana proyek e-KTP senilai Rp 5,95 triliun. Saat pembahasan proyek e-KTP dilakukan, Mekeng menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Ia disebut menerima US$ 1,4 juta.
Namun politikus Golkar, Melchias Marcus Mekeng, membantahnya. "Saya tidak pernah berurusan dengan proyek pengadaan e-KTP, yang menghabiskan uang negara hingga Rp 6,3 triliun," katanya pada Maret 2017.
