Soal Pernyataan Wiranto, Jusuf Kalla: Untuk Menjaga Stabilitas

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Pelaksana Asian Games 2018, Erick Thohir menggelar konferensi pers setelah meninjau ruang pengendali operasi utama (MOC) Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) di Jakarta, 31 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Pelaksana Asian Games 2018, Erick Thohir menggelar konferensi pers setelah meninjau ruang pengendali operasi utama (MOC) Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) di Jakarta, 31 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah.

    "Di sisi lain pandangan KPK, di sisi lain pandangan pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, untuk menjaga stabilitas dan menjaga proses (pemilihan kepala daerah)," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

    Baca: DPR: KPK Jangan Terpengaruh Permintaan Wiranto

    Menurut JK, Wiranto dan KPK harus memiliki kesepakatan terkait dengan pengumuman tersangka calon kepala daerah. Namun dia menilai penundaan bisa saja dilakukan jika masih dalam tahap penyelidikan.

    Baca: Wiranto Persilakan KPK Umumkan Peserta Pilkada Tersangka Korupsi

    Kecuali, kata JK, jika terjadi operasi tangkap tangan. "Yang sulit (ditunda) itu kalau OTT. Hari ini di-OTT, hari itu kena (jadi tersangka)," ujarnya.

    Wiranto menilai penetapan tersangka calon kepala daerah dapat mempengaruhi jalannya pilkada. Pengumuman tersangka saat pilkada berlangsung, menurut dia, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara paslon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.