BNPT Minta Pemda Bantu 600 Mantan Teroris Cari Pekerjaan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (tengah) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Bambang Sunarwibowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (tengah) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Bambang Sunarwibowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat lebih dari 600 mantan narapidana terorisme telah bebas dan berada di lingkungan masyarakat di 14 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 124 di antaranya telah menjalani program deradikalisasi dan terbebas dari jaringan teroris.

    Kepala BNPT Suhardi Alius meminta pemerintah daerah membantu membina dan mencarikan peluang usaha atau pekerjaan untuk mantan teroris agar mereka bisa kembali di tengah masyarakat.

    Baca juga: BNPT Awasi Pergerakan Eks Teroris Menjelang Pilkada

    "Jaga dan awasi mereka. Mereka membutuhkan akses ekonomi dan kesejahteraan," kata Suhardi seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama antara BNPT dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pencegahan teroris di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.

    Suhardi meminta pemerintah daerah dan masyarakat bisa mengawasi narapidana teroris yang sudah sadar agar mereka tidak merasa terpinggirkan. Pemerintah daerah bisa membantu mereka dengan mencarikan pekerjaan atau memberikan mantan teroris pelatihan keterampilan untuk membuka lapangan usaha.

    "Kami akan bantu mereka selama mau membantu pemerintah menjadi agen perdamaian. Sekarang sudah 124 yang sudah ikut. Mudah-mudahan akan terus bertambah," ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajarannya yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota bisa membantu mantan teroris yang sudah sadar bergaul kembali di tengah masyarakat. Dengan memberi ruang kepada mantan teroris, menurut dia, diharapkan membuat mereka bisa memperbaiki diri.

    "Waspada boleh, tapi tidak mencurigai. Masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka," kata Tjahjo.

    Baca juga: BNPT Bicara Bahaya Penyebaran Radikalisme dan Terorisme

    Menurut Tjahjo, mantan teroris yang baru pulang dari Suriah merupakan warga negara Indonesia dan mempunyai kesempatan yang sama. Untuk itu, mereka perlu dibina dan tetap diawasi dengan siapa mereka bergaul dan tinggal di tengah masyarakat.

    "Program (MOU) BNPT dan Kemendagri ini cukup komprehensif untuk mengawasi dan membina mereka," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.