Hoax Marak, Staf Ahli Menkominfo: Ada Hikmahnya Juga

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa dengan narasumber (dari kiri) Dirjen Dukcapil KemendagriZudan Arif Fakhrullah, Komisioner BRTI Bidang Hukum Ketut Prihadi, Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto, pembawa acara, Peneliti Keamanan Cyber CissRec Ibnu Dwi Cahyo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Warung Daun Cikini, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa dengan narasumber (dari kiri) Dirjen Dukcapil KemendagriZudan Arif Fakhrullah, Komisioner BRTI Bidang Hukum Ketut Prihadi, Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto, pembawa acara, Peneliti Keamanan Cyber CissRec Ibnu Dwi Cahyo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Warung Daun Cikini, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan bersyukur dengan masih banyaknya informasi bohong atau hoax yang beredar di masyarakat.

    "Kenapa? Karena dengan masih banyak hoaks itu masyarakat akhirnya perhatian. Kami-kami jadi punya kesempatan diundang media untuk menjelaskan," ujar Henri di Warung Daun Cikini pada Sabtu, 10 Maret 2018.

    Baca: DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Jika tidak ada hoax, menurut Henri, pembahasan seperti ini tidak menjadi agenda bagi media. Dengan begitu ia menilai hoax ada hikmahnya juga. "Dibuat kita diundang, Pak Dirjen bisa menjelaskan, masyarakat punya perhatian. Jadi hoax jangan selalu kita musuhi juga," ujarnya.

    Henri mengatakan hal tersebut saat diskusi Berjudul Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa di Warung Daun Cikini, Jakarta. Diskusi tersebut membahas mengenai registrasi kartu prabayar, di mana menurut Henri dalam prosesnya terjadi kontroversi karena hoax yang beredar.

    Baca: Penjelasan Kemendagri Soal Imbauan Ganti KK Usai Registrasi Kartu

    "Sejak awal (pengumuman yang mewajibkan registrasi kartu prabayar) sampai sekarang masih banyak hoax yang mencoba untuk masih melawan, melawan program pemerintah, ingin menggagalkan program pemerintah, hoax-nya macam-macam," ujar Henri.

    Henri juga mengatakan hoax terkait hal tersebut ada yang terstruktur dan masif dilakukan. Ia melihat itu dari grup-grup di aplikasi Whatsapp yang ia masuki.

    Salah satu hoax yang sempat beredar adalah imbauan untuk mengganti Kartu Keluarga yang telah diregistrasikan ke operator seluler. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arid Fakrulloh mengklarifikasi informasi tersebut.

    "Informasi untuk mengganti KK itu hoax," kata Zudan. Pemerintah meminta masyarakat tidak memercayai informasi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.