Sekjen Golkar Bantah Pergantian Mahyudin sebagai Pimpinan MPR

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lodewijk Freidricj Paulus saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Lodewijk Freidricj Paulus ditunjuk sebagai Sekjen Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    Lodewijk Freidricj Paulus saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Lodewijk Freidricj Paulus ditunjuk sebagai Sekjen Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membantah informasi bahwa partainya telah mengirimkan surat penetapan nama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto untuk menggantikan Mahyudin sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari partai berlogo beringin itu.

    "Yang benar, saya sudah menyerahkan surat kepada Ketua DPR RI tentang pergantian ketua Fraksi Partai Golkar," ujar Lodewijk dalam pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 10 Maret 2018.

    Baca: Golkar Sebut Sudah Urus Penggantian Mahyudin sebagai Pimpinan MPR

    Menurut Lodewijk, hingga saat ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bahkan belum menggelar rapat soal pergantian Wakil Ketua MPR tersebut. "Pak Ketua MPR (Zulkifli Hasan) kan juga sudah membantah tentang adanya surat tersebut," kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Koordinator bidang Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir menuturkan bahwa proses pergantian pimpinan MPR itu sudah berjalan. Ibnu mengatakan surat penetapan tersebut dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Fredrich ke MPR untuk segera diproses.

    Baca: Melchias Marcus Mekeng Jadi Ketua Fraksi, GMPG Kritik Golkar

    Menurut dia, pergantian pimpinan MPR ini kemungkinan hanya untuk penyegaran saja. "Saya tidak paham pertimbangan penggantian. Mungkin penyegaran saja," kata Ibnu Munzir.

    Isu penggantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua MPR sudah berhembus sejak akhir tahun 2017. Mahyudin telah berulang kali merespon isu tersebut dan mengatakan bahwa mekanisme pergantian pimpinan MPR tidak dapat serta merta dilakukan partai politik, sebab pimpinan MPR mewakili pula unsur DPD RI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.