TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyesalkan keputusan Golkar yang menunjuk Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI menggantikan Robert J. Kardinal.
"Keputusan Ketua Umum Partai Golkar sangat jauh dari sensitivitas terhadap isu lorupsi," kata Sirajuddin melalui keterangan tertulis, Jumat, 9 Maret 2018.
Baca juga: Melchias Marcus Mekeng Jadi Ketua Fraksi Golkar
Menurut dia, nama Melchias diduga masuk dalam pusaran kasus mega korupsi E-KTP dengan tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Sebelum penunjukan Melchias, kata dia, semestinya hal tersebut menjadi pertimbangan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Bahkan, keputusan Airlangga dianggap bertolak belakang dengan tema 'Golkar Bersih,' pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar beberapa bulan. "Tinggal isapan jempol belaka. Kebijakan Ketua Umum Golkar jauh dari cerminan Golkar Bersih dan dinilai nol besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi," ujar Sirajuddin.
Bahkan, penunjukan Melchias, bisa menciptakan suasana politik yang kurang kondusif dalam internal fraksi. Menurutnya, pencopotan Robert J Kardinal terkesan dipaksakan, karena tidak ada situasi politik yang mendesak. "Justru menyisakan tanya besar, apakah pergantian Robert Kardinal kepada Melchias Mekeng, untuk melakukan tekanan-tekanan politik terhadap KPK?"
Sarajudin mendesak KPK untuk memperjelas status Melchias, terkait terlibat atau tidaknya dia dalam kasus E-KTP. Ia berharap keputusan ada atau tidaknya keterlibatan Melchias segera disampaikan kepada publik bahwa Melchias bersih atau tidak.
"Begitupun sebaliknya, apabila Mekeng diduga terlibat dalam pusaran korupsi E-KTP segera tetapkan menjadi tersangka, sehingga Partai Golkar tidak larut dan berkepanjangan memikul beban terhadap kader-kadernya yang terseret kasus korupsi."
Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan pergantian ketua fraksi Golkar telah melalui mekanisme pengambilan keputusan partai. Menurut dia, penempatan Melchias Markus Mekeng sebagai ketua fraksi harus tidak dipengaruhi dengan dugaan kasus korupsi yang menjeratnya.
Sebelumnya Melchias Marcus Mekeng berulang kali membantah jika disebut menerima dana sebesar US$ 1,4 juta pada proyek pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.
ARKHELAUS
