3 Stasiun TV di Bawah MNC Group Mangkir dari Panggilan Bawaslu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Asistensi Muhammad Zaid, anggota Bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifuddin dan anggota Bawaslu Kordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar memberikan keterangan pers mengenai pendaftaran partai politik Pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, 17 Oktober 2017. Menurut Bawaslu, terdapat 3 temuan dalam proses input data Sipol oleh partai politik yaitu, sistem informasi partai politik (sipol) ,Traffic Uploading data sipol dan sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Tim Asistensi Muhammad Zaid, anggota Bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifuddin dan anggota Bawaslu Kordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar memberikan keterangan pers mengenai pendaftaran partai politik Pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, 17 Oktober 2017. Menurut Bawaslu, terdapat 3 temuan dalam proses input data Sipol oleh partai politik yaitu, sistem informasi partai politik (sipol) ,Traffic Uploading data sipol dan sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga stasiun televisi di bawah MNC Group, yakni GTV, RCTI, dan iNews TV, mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu, Kamis, 8 Maret 2018. Ketiga media elektronik tersebut dipanggil Bawaslu lantaran diduga menayangkan iklan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo di luar jadwal kampanye.

    Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan ketiga media penyiaran tersebut melakukan pelanggaran masa kampanye karena diduga telah menayangkan iklan partai yang seharusnya baru dimulai pada 23 September 2018. "Kami memanggil mereka untuk mengklarifikasi tayangan iklan tersebut," kata Afifuddin, Kamis, 8 Maret 2018.

    Baca juga: Gugatan Ditolak Bawaslu, Partai Rhoma Irama Cari Keadilan ke PTUN

    Ia menuturkan Bawaslu bersama Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers telah membentuk gugus tugas untuk mencegah pelanggaran kampanye di luar waktunya. Gugus tugas tersebut akan fokus pada pengawasan media penyiaran.

    Menurut dia, selama kekosongan waktu sampai 23 September mendatang, tidak boleh media melakukan sosialisasi atau kampanye partai. Penyelenggara telah menentukan masa kampanye, yakni 21 hari sebelum masa tenang. "Karena ada dugaan pelanggaran maka kami panggil untuk mengklarifikasi," ujarnya.

    Ia menuturkan ketiga media yang bernaung di MNC Group itu dilaporkan terkait tayangan iklan partai besutan Hary Tanoesoedibjo pada 2 Maret 2018. "Ada beberapa iklan pada hari itu. Sebelumnya iklannya juga sudah tayang," ujarnya.

    Baca: Bawaslu Tolak Gugatan Partai Republik, Bhinneka, dan PPPI

    Bahkan, sebelum 2 Maret lalu, tidak hanya tiga media penyiaran yang bernaung di MNC Media, melainkan ada empat yang menyangkan iklan Perindo, yakni GTV, MNC TV, RCTI, dan iNews TV. "Tapi, kami hanya mengambil yang tanggal 2 Maret lalu. Ada tiga media," kata Afifuddin.

    Bawaslu sebenarnya mengagendakan pemeriksaan terhadap ketiga stasiun televisi itu untuk meminta klarifikasi. Mereka menjadwalkan pemanggilan iNews TV pada pukul 13.00, RCTI pukul 15.00 dan GTV pukul 19.00. Namun, ketiga perwakilan media tersebut tidak hadir . "Kami akan melakukan pemanggilan kedua," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.