Pollycarpus Masuk Partai, KontraS: Efek Kasus Munir Tak Terungkap

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pollycarpus Budihari Priyanto menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2014. Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia

    Pollycarpus Budihari Priyanto menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2014. Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani mengatakan masuknya Pollycarpus Budihari Priyanto ke Partai Berkarya adalah dampak dari kegagalan negara dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir. Menurut dia, ketika ketiadaan hukuman atas pelanggar HAM, maka pelaku dapat kembali dan muncul dan menduduki ruang prosedural melalui partai politik.

    “Karena ketidakmampuan negara kita untuk membongkar kasus ini, maka akhirnya pelaku dengan mudah membangun power politiknya,” ujar Yati kepada Tempo, Rabu, 7 Maret 2018.

    Baca: Kata Wiranto Soal Pollycarpus dan Muchdi Gabung Partai Berkarya

    Menurut Yati, jika orang yang diduga terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM memiliki kekuatan politik, maka akan semakin menyulitkan upaya untuk mendorong akuntabilitas kasus-kasus tersebut. Ia mengatakan, hal ini tidak hanya terjadi pada Pollycarpus.

    Yati menyebut Presiden juga telah menunjuk orang-orang yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM masuk ke dalam pemerintahan, baik secara formal maupun informal. “Alih-alih menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, yang ada justru Presiden malah menunjuk orang-orang yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM berat dalam pemerintahannya,” kata dia.

    Menurut dia, fenomena ini diciptakan untuk melindungi orang-orang yang diduga melanggar HAM dari proses hukum. Secara tidak langsung, kata Yati, pelaku yang diduga terkait dengan kasus HAM menjadi membonceng pada agenda-agenda demokrasi melalui partai politik.

    Baca: Pollycarpus dan Muchdi di Partai Berkarya, Ini Tanggapan KontraS

    Hal ini, menurut Yati, jelas berbahaya karena orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban justru bisa terjun di politik. Menurut dia, hal itu akan semakin menyulitkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM,

    “Kalau pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah hukum terhadap siapapun yang diduga terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan Munir,” ujar Yati.

    Pollycarpus dan Muchdi PR, dua orang yang terlibat kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib bergabung dengan Partai Berkarya, partai besutan dari Tommy Soeharto. Polly dikabarkan menjadi salah satu pengurus partai sedangkan Muchdi menjadi dewan pembina partai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.