KPK Hibahkan Tanah dan Bangunan Rampasan dari Nazaruddin ke Polri

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang untuk menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi Puskesmas. TEMPO/Amston Probel

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang untuk menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi Puskesmas. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menyerahkan sejumlah barang rampasan dari terpidana korupsi ke beberapa instansi negara. Barang rampasan itu salah satunya akan diserahkan ke Kepolisian RI.

    "Prinsip dasarnya adalah uang atau barang yang diambil oleh pelaku korupsi akan dikembalikan ke negara," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, pada Rabu, 7 Maret 2018.

    Baca: KPK Akan Lelang Mobil Rampasan dari Nazaruddin dan Luthfi Hasan

    Barang yang akan diterima Polri adalah dua bidang tanah dan bangunan seharga Rp 12,4 miliar yang bertempat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan rampasan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

    Tanah dan bangunan itu akan digunakan Bareskrim Polri. Selain itu, terdapat 1 unit mobil yang akan diberikan kepada Polres Tanah Toraja dari perkara mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin.

    Baca: PPATK Berikan 368 Laporan Kasus Dugaan Korupsi ke KPK

    Febri menyampaikan bahwa hibah atau penyerahan barang milik negara ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. Ia juga menyampaikan bahwa kewenangan ini bukan kekhususan bagi pihak KPK. "Tujuan yang paling penting adalah barang rampasan dari koruptor bisa digunakan untuk publik," katanya.

    Menurut Febri, hal ini merupakan salah satu cara dalam tahap pemulihan atau recovery atas dana-dana yang telah dirampas dari negara. Dia menyebut salah satu kasus korupsi yang merugikan negara dalam angka yang besar ialah kasus e-KTP. "Karena kerugian negara Rp 2,3 triliun."

    FADIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.